Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Akibat COVID-19, Indonesia Diprediksi Kehilangan Devisa Ratusan Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 April 2020
Akibat COVID-19, Indonesia Diprediksi Kehilangan Devisa Ratusan Triliun

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menilai, pademi COVID- 19 menjadi pukulan berat bagi industri pariwisata dan industri pendukungnya seperti transportasi, akomodasi dan kuliner.

Menurut Illiza, Indonesia diperkirakan akan kehilangan devisa hingga Rp 140 triliun dari sektor pariwisata. Kerugian bukan hanya dari sisi devisa, namun juga hilangnya mata pencaharian.

Baca Juga

Pagebluk COVID-19, OJK Solo Restrukturisasi 26.922 Debitur

"Di Jawa Barat saja misalnya, sekitar 33 ribu pekerja pariwisata yang terkena dampak Corona ini," jelas Illiza dalam keteranganya, Senin (27/4).

Illiza mendesak pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan stimulus ekonomi dan keringanan kewajiban bagi para pekerja di industri pariwisata.

Dan yang tak kalah penting, eksekutif bersama legislatif juga harus memikirkan proses pemulihan industri pariwisata pasca penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok ini.

"Kita jangan hanya memikirkan imunitas tubuh, tapi lupa menyiapkan imunitas dan keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu pondasi utama devisa negara,"imbuh Illiza.

Amama
Illiza Sa'aduddin Djamal

Politikus PPP ini menyebut, jika tidak menyiapkan strategi yang tepat, Indonesia akan kehilangan momentum untuk membangkitkan kembali industri pariwisata.

"Sehingga peluang tersebut hanya akan dimanfaatkan oleh negara lainnya," ungkap Illiza.

Komisi X DPR RI bersama dengan Kemenparekraf juga intens berdiskusi untuk menyiapkan tiga tahapan pemulihan. Pada tahap pertama, fokusnya adalah pada program-program stimulus, relaksasi pajak, pelatihan online dan bantuan permodalan.

Pada tahap kedua, akan fokus pada upaya pemulihan melalui penyiapan dan peningkatan kualitas destinasi wisata serta promosi wisata melalui berbagai kegiatan MICE dan event kreatif baik didalam maupun di luar negeri.

Pada tahap ini, peran penting Pemda juga diharapkan. Lalu pada tahap ketiga, kita akan fokus pada upaya normalisasi.

"Hal ini dilakukan dengan penguatan stimulus dan akses permodalan," terang Illiza.

Di tengah kondisi seperti ini, wanita asal Aceh juga berharap agar para pekerja di industri pariwisata terus kreatif dan bersemangat serta memikirkan berbagai alternatif dan inovasi.

Baca Juga

Puluhan Ribu Warga Jakarta Langgar PSBB

Paling tidak untuk mencoba bertahan terlebih dahulu. Kelola cash flow agar mananemen keuangan tetap bisa berjalan. Buat business plan yang adaptif dan tentukan skala prioritas untuk setiap action plan.

"Bukan tidak mungkin, di tengah kesulitan ini akan muncul peluang dan kesempatan baru. Jika hal ini bisa dilakukan, maka akan menjadi penyemangat dan contoh bagi rekan-rekan pekerja pariwisata lainnya," pungkas Illiza. (Knu)

#DPR RI #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan