Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih Politik - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie pernah berjanji, bahwa dirinya akan menyelesaikan dualisme kepemimpinan partai Golkar, sebelum mengusungkan nama calon kandidat pada pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 lalu.
Namun hal tersebut tidak ditepati, lantaran konflik yang mengakibatkan perpecahan dualisme kepemimpinan partai yang berlambangkan pohon beringin tersebut tak kunjung terselesaikan.
"Pada Maret, sebelum pendaftaran calon kepala daerah, Pak Aburizal pernah menjanjikan saya kalau pertengahan April 2015 akan selesai. Tapi ternyata tidak selesai juga," ujar Akbar di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (3/1).
Masih kata Akbar, pada saat itu, Partai Golkar sempat terancam tidak dapat mengikuti pilkada serentak karena adanya dualisme kepengurusan. KPU dalam peraturannya, tidak mengizinkan hal tersebut tercapai.
Sementara itu, saat pertemuan dengan Jusuf Kalla, Akbar mencoba untuk mengupayakan agar Partai Golkar tetap mendapatkan tempat guna mengikuti pilkada serentak. Hanya dapat ikut serta di 116 daerah, dari 269 yang mengikuti pilkada serentak. Hal itu merupakan pencapaian yang buruk bagi partai Golkar.
"Apalagi hanya 46 daerah yang menang dari 116 daerah yang ikut serta. Ini sungguh pencapaian yang tidak baik bagi partai sebesar Golkar," paparnya.
Untuk itu kata Akbar, upaya hukum yang berkelanjutan dari kedua belah pihak juga sudah diprediksi oleh dirinya, dan jajaran Dewan Pertimbangan lainnya. Sehingga pada awal pengajuan tuntutan di PTUN Jakarta, pihaknya telah mengirim surat beberapa kali, baik ke kubu Ancol mau pun ke kubu munas Bali agar segera menyelesaikan konflik.
"Kami sudah duga dari awal bahwa akan terus seperti ini, jadi kami berulang kali kirim surat agar cepat selesai," tutupnya.
BACA JUGA:
