Andika Pratama
MerahPutih.com - Pelaku kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi karyawan dengan alasan penjualan menurun, kesulitan mendapatkan modal hingga kendala bahan baku.
Pemerintah Indonesia sejak awal virus merebak pada awal Maret 2020 telah menyiapkan ancang-ancang dengan menyiapkan jaring pengaman sosial; mulai dari bantuan paket sembako, pelatihan hingga proyek padat karya.
Baca Juga
Salah satu stimulus agar sektor usaha dapat tumbuh adalah perizinan. Dengan semakin mudahnya izin serta semakin murahnya biaya-biaya untuk mengurus izin itu membuat sektor usaha kembali bergairah.
Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah negara juga telah melonggarkan kebijakan berusaha sebagai upaya mendorong ekonomi. Hal serupa juga dijalankan di Indonesia dengan terus memperbarui kebijakan salah satunya membuat perseroan terbatas (PT) untuk mendorong tumbuhnya sektor usaha khususnya UMKM.
Dengan mudahnya mengurus izin--kalau perlu biaya-biaya dibuat murah--akan memudahkan tumbuhnya sektor usaha di Indonesia termasuk dalam hal ini UMKM. Saat ini seharusnya menjadi momentum untuk mengejar bersaing dengan negara-negara di Asia tatkala sama-sama menghadapi kesulitan ekonomi akibat wabah COVID-19.
Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Ima Mayasari mengatakan di saat seperti ini sektor usaha menunggu kebijakan yang dapat memberikan manfaat dalam menjalankan aktivitasnya.
Hadirnya RUU Cipta Kerja yang memang didesain untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dihadapi sektor usaha termasuk memberikan kemudahan dalam mengurus izin.
"RUU Cipta Kerja ini seharusnya bisa memberi manfaat bagi sektor usaha yang selama ini mengalami kendala. Antara lain izin yang berbelit-belit, izin yang terlalu banyak, proses terlalu lama dan biaya tinggi," ujarnya dilansir Antara, Minggu (6/9)
RUU Cipta memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan PT, dengan menghapuskan persyaratan modal Rp50 juta. Cukup satu orang pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT.
Selain itu, dalam mendirikan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya membutuhkan pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Negara-negara lain juga memudahkan perizinan untuk usaha. Selandia Baru, misalnya, sebagai negara peringkat teratas Eaese of Doing Business memudahkan pelaku usaha mengurus perizinan.
Prosesnya sangat mudah, biaya hampir nol untuk izin memulai usaha. Dari segi waktu juga sangat singkat, bahkan tidak sampai satu hari karena dilakukan secara online.
Arah dari RUU Cipta Kerja memang ke sana. Salah satu yang ingin dicapai dari RUU Cipta Kerja adalah basis data tunggal. Artinya, dengan hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses secara online, UMKM yang risiko dampak lingkungannya rendah sudah bisa memulai kegiatan usaha.
Pendekatan RUU Cipta Kerja dalam izin berusaha adalah risk based approach (pendekatan berbasis risiko). Sedangkan selama ini pendekatannya adalah lisence based approache (pendekatan berbasis izin) yang berlapis-lapis, baik tingkat kantor administrasi maupun tingkat regulasi.
Tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan itu dipukul rata untuk semua jenis usaha. Perizinan usaha berbasis risiko yang menjadi pendekatan RUU Cipta Kerja ini adalah proses perizinan berusaha dan pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pendekatan ini memperketat fungsi pengawasan.
Ima mengatakan transformasi pendekatan izin usaha dalam RUU Cipta Kerja ini perlu diapresiasi karena merupakan sebuah reformasi perizinan dan sebuah terobosan untuk menyesuaikan kondisi bisnis di Indonesia dengan praktik perizinan usaha di negara-negara maju.
"Dalam RUU Cipta kerja, bagi UMKM yang kegiatan usahanya nyaris tanpa risiko hanya butuh registrasi NIB. Adapun, bagi UMKM yang tingkat risikonya menengah perlu sertifikasi standar," sambungnya
Baca Juga
Sedangkan, untuk UMKM dan unit usaha besar yang risiko kegiatan usahanya tinggi diperlukan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Bukan hanya sampai di situ. RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja yang luas itu memiliki manfaat banyak bagi UMKM. (*)
