Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Airlangga Paparkan Peran Krusial Masyarakat Sipil sebagai Mitra Kunci Pemerintah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 07 Oktober 2022
Airlangga Paparkan Peran Krusial Masyarakat Sipil sebagai Mitra Kunci Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20, mewakili Presiden Joko Widodo menerima penyerahan paket kebijakan serta Komunike C20 dalam kegiatan C20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10)

Penyerahan komunike tersebut dilakukan oleh Chair C20 serta disaksikan oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara anggota.

Baca Juga

Menteri Luhut Sebut Persiapan KTT G20 di Bali Sudah Paten

"Dengan serah terima paket kebijakan dan Komunike C20 ini, Indonesia berharap masyarakat C20 dapat bekerja sama untuk masyarakat sipil yang lebih hijau, sejahtera, dan lebih baik. Sementara KTT G20 semakin dekat dan draft leaders’ declaration sedang dalam pembahasan, paket kebijakan ini akan menjadi pandangan yang berharga dan memperkaya konteks percakapan di Bali November ini," kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/10).

Dengan melibatkan lebih dari 800 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari 65 negara di seluruh dunia, forum C20 telah membahas beberapa hal tematik yang menjadi perhatian utama yakni di antaranya akses vaksinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif untuk negara rentan, transisi energi yang adil dan transparan dari energi fosil ke energi terbarukan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Baca Juga

Telkom Siapkan Layanan Digital untuk KTT G20 Bali

Ketum Golkar ini menerangkan, bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang krusial sebagai mitra kunci bagi Pemerintah dalam menjamin perumusan hingga implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan inklusif guna mengakomodir kepentingan masyarakat, memperluas pandangan untuk melindungi lingkungan, mempromosikan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi.

“Untuk itu, saya ingin menghargai peran mereka dalam memastikan bahwa inklusivitas tetap menjadi inti dari perumusan dan penyampaian kebijakan kami dan pertemuan hari ini tentu menarik karena pentingnya advokasi dan masukan dari semua pihak di luar Pemerintah mendukung kebijakan yang lebih baik, yang langsung menyentuh masyarakat,” papar Airlangga.

Airlangga juga berharap agar masyarakat sipil dapat terus berkontribusi untuk memperkuat respons Pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi global di tengah kondisi dunia yang hiperkoneksi dengan menyajikan advokasi serta rekomendasi melalui Forum C20.

Ia juga berharap C20 dapat terus menjadi platform untuk inklusivitas dan penyambung suara dari grassroot kepada Pemerintah, terutama untuk kalangan rentan dan yang jarang terekspos, baik selama Presidensi G20 Indonesia atau seterusnya. (Asp)

Baca Juga

Sekolah dan Kerja Dilakukan Daring Saat KTT G20 di Bali

#KTT G20 #G20 #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan