Airlangga Harap Kartu Prakerja Pulihkan Perekonomian

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 13 April 2022
Airlangga Harap Kartu Prakerja Pulihkan Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Transformasi digital menjadi hal yang penting untuk diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan di era industri 4.0 saat ini. Sementara itu, pandemi COVID-19 sendiri telah menjadi salah satu katalis dalam percepatan transformasi digital di berbagai sektor termasuk sektor kebijakan publik.

Salah satu kebijakan pemerintah yang telah memanfaatkan digitalisasi untuk efisiensi pelaksanaan di tengah tantangan pandemi yakni Program Kartu Prakerja.

Baca Juga

87 Persen Peserta Kartu Prakerja Baru Pertama Ikut Pelatihan

“Program Kartu Prakerja bertujuan untuk memulihkan perekonomian melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja serta mendorong kewirausahaan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (13/4).

Dengan tujuan tersebut, Kartu Prakerja dituntut untuk mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Melalui digitalisasi, Kartu Prakerja juga telah memberikan manfaat kepada lebih dari 11,4 juta penduduk di 514 kabupaten/kota selama tahun 2020 hingga 2021, salah satunya adalah Pulau Nias yang merupakan pulau di sisi terluar Indonesia.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, total penerima Kartu Prakerja di Pulau Nias sebanyak 29.546 dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 71,2 miliar yang tersebar di 5 kabupaten/kota.

Sementara dalam skala provinsi dan di kurun waktu yang sama, penerima Kartu Prakerja di Sumatera Utara tercatat mencapai 453.779 dengan dana tersalurkan sebesar Rp 1,1 triliun.

Selain itu, dengan berbagai pilihan pelatihan yang ditawarkan, penerima Kartu Prakerja di Pulau Nias cenderung tertarik pada kategori penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, serta makanan dan minuman.

Baca Juga

Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Dengan capaian penyaluran tersebut, evaluasi dan penelitian terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Menurut hasil evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Kartu Prakerja di Pulau Nias menunjukkan adanya dampak positif dari segi status kebekerjaan dan kewirausahaan para penerima Kartu Prakerja.

“Sebanyak 23 persen sampai 28 persen penerima Kartu Prakerja di Pulau Nias mengalami perubahan dari tidak bekerja menjadi bekerja. Sekitar 11 persen sampai 14 persen penerima Kartu Prakerja yang menganggur sebelum program, saat ini telah berwirausaha,” ungkap Airlangga.

Selain itu, menurut Riset The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia, secara keseluruhan penerapan Kartu Prakerja di Indonesia terbukti secara ilmiah memberi berdampak positif terhadap kompetensi, produktivitas, kebekerjaan, kewirausahaan, dan pendapatan para penerima serta berdampak positif pada ketahanan pangan, ketahanan finansial, dan inklusi keuangan.

Dengan berbagai dampak positif tersebut, Menko Airlangga berharap kedepannya program ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan angkatan kerja saja, namun dana insentif yang tersalurkan juga dapat memutar roda ekonomi melalui belanja bahan pangan dan keperluan rumah tangga, juga dengan melahirkan wirausahawan baru sehingga dapat memulihkan perekonomian daerah maupun nasional. (Asp)

Baca Juga

Pemerintah Buka Program Kartu Prakerja Gelombang 23, Dibutuhkan 500 Peserta

#Kartu Prakerja #Airlangga Hartarto #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Airlangga Hartarto Bidik Emas Warga Tersimpan 'di bawah bantal' 1.800 Ton Masuk Ekosistem Bulion
Bulion menjadi salah satu aspek yang diandalkan oleh pemerintah ke depannya, terutama untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi di sektor pertambangan dan energi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Airlangga Hartarto Bidik Emas Warga Tersimpan 'di bawah bantal' 1.800 Ton Masuk Ekosistem Bulion
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Bagikan