Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Februari 2022
Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Baliho G20 di samping gedung DPR RI, Jakarta Selatan.. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim program Kartu Prakerja berhasil memberikan perlindungan sosial terutama dari kebutuhan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna-pekerja migran.

Program Kartu Prakerja diharapkan dapat diadopsi atau menjadi permodelan negara-negara berkembang lainnya dalam pertemuan presidensi G20 di Indonesia.

“Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (10/2).

Baca Juga:

Menperin Tegaskan Perpanjang Program Kartu Prakerja hingga 2022

Politikus senior Golkar ini mengatakan, program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital. Bahkan saat ini, terbukti mampu menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi.

Sebab menurut dia, seluruh penerima Kartu Prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dampak positifnya terbukti secara ilmiah.

“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia," jelas Menteri Airlangga.

Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka.

“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena untuk pertama kalinya para purna-pekerja migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” kata Airlangga.

Baca Juga:

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Menteri Airlangga juga menuturkan bahwa terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya. Pertama, adanya program Kartu Prakerja ini menjadi langkah nyata pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Airlangga.

Kedua, program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara pemerintah dan swasta atau public private partnership untuk mendukung pengembangan program pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.

“Kartu Prakerja ini termasuk top ten googling di Indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” ujar Airlangga.

Ketiga, pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi. (Asp)

Baca Juga:

Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki

#Kartu Prakerja #Airlangga Hartarto #G20
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
G20 Janjikan Bantuan Ke Negara Miskin Terdampak Perang
Menteri Keuangan AS Scott Bessent memimpin pertemuan tersebut di sela-sela pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
G20 Janjikan Bantuan Ke Negara Miskin Terdampak Perang
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Bagikan