Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Februari 2022
Program Kartu Prakerja Diharapkan Bisa Diadopsi Negara Lain dalam Pertemuan G20

Baliho G20 di samping gedung DPR RI, Jakarta Selatan.. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim program Kartu Prakerja berhasil memberikan perlindungan sosial terutama dari kebutuhan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan dan telah dinikmati oleh 11,4 juta penerima, termasuk purna-pekerja migran.

Program Kartu Prakerja diharapkan dapat diadopsi atau menjadi permodelan negara-negara berkembang lainnya dalam pertemuan presidensi G20 di Indonesia.

“Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (10/2).

Baca Juga:

Menperin Tegaskan Perpanjang Program Kartu Prakerja hingga 2022

Politikus senior Golkar ini mengatakan, program Kartu Prakerja menjadi cerita sukses Indonesia dalam berinovasi dan bertransformasi digital. Bahkan saat ini, terbukti mampu menjadi salah satu penyokong masyarakat di masa pandemi.

Sebab menurut dia, seluruh penerima Kartu Prakerja mendapatkan pelatihan dan insentif yang merupakan bagian dari perlindungan sosial. Program ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan dampak positifnya terbukti secara ilmiah.

“Program Kartu Prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia," jelas Menteri Airlangga.

Program Kartu Prakerja juga telah mendorong ekosistem kemitraan secara digital yang bersifat terbuka.

“Ini juga mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena untuk pertama kalinya para purna-pekerja migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka dapat kembali masuk ke dalam job market. Hal ini merupakan sebuah terobosan,” kata Airlangga.

Baca Juga:

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Menteri Airlangga juga menuturkan bahwa terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya. Pertama, adanya program Kartu Prakerja ini menjadi langkah nyata pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.

“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Airlangga.

Kedua, program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara pemerintah dan swasta atau public private partnership untuk mendukung pengembangan program pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.

“Kartu Prakerja ini termasuk top ten googling di Indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” ujar Airlangga.

Ketiga, pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi. (Asp)

Baca Juga:

Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki

#Kartu Prakerja #Airlangga Hartarto #G20
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Selama empat tahun terakhir, pekerja profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru mencapai 0,8 persen dari total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Indonesia
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Setelah pertemuan tersebut, direncanakan akan ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai poin-poin kesepakatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Indonesia
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Menkeu RI mendorong langkah penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta "creative blended finance".
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan
Indonesia
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juli 2025
Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan
Indonesia
Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Presiden AS Trump telah memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai tarif resiprokal yang diumumkanpada April lalu akan tetap berlaku 1 Agustus mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 Juli 2025
 Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Pemerintah telah menerbitkan Permendang Nomor 16 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Bagikan