AHY Dinilai Jadi Pilihan Terakhir di Daftar Cawapres Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 09 Juni 2023
AHY Dinilai Jadi Pilihan Terakhir di Daftar Cawapres Ganjar

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/6/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) salah satu sosok kandidat bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada kontestasi Pemilu 2024 dinilai sulit terwujud.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, PDIP sebagai partai yang dominan menduduki posisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo, enggan untuk bekerja sama dengan Demokrat yang merupakan oposisi.

"Dalam konteks politik sangat rugi jika PDIP menempatkan AHY sebagai cawapres. Itu malah menjadi sebuah keanehan dalam politik," ujar Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/6).

Baca Juga:

AHY Masuk Radar Kandidat Cawapres Ganjar, Pengamat: Bisa Jadi Jebakan Batman

Ujang menambahkan, AHY hanya pilihan terakhir bagi Ganjar.

"Soal nama AHY masuk radar mungkin saja masuk radar, tapi kan pasti yang paling bawah. Itu biasa saja dalam politik," ungkap dia.

Ujang meyakini bahwa pernyataan yang disampaikan Puan soal AHY cocok mendampingi Ganjar dalam kontestasi Pemilu 2024, merupakan gimik belaka.

"Ini yang acapkali terjadi dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2024," jelas dia.

Baca Juga:

Masuknya AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar sebagai Ajakan Halus PDIP

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menganggap, pernyataan Puan perihal AHY cocok mendampingi Ganjar Pranowo merupakan bentuk representasi mencari perhatian terhadap simpati rakyat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan duet itu tak akan terwujud menurut Ujang, yakni terkait keretakan hubungan PDIP dengan Partai Demokrat yang sudah lama terjadi sejak Susilo Bambang Yudhyono menang menjadi presiden di kontestasi Pemilu 2004.

"Jadi itu hanya sebagai kepura-puraan politik," kata Ujang.

Ujang mengungkapkan, selain juga berseberangan dalam menentukan sikap politik yang acap kali dipertontonkan di depan publik, partai berlambang bintang mercy itu saat ini juga telah memantapkan sikap untuk membangun koalisi bersama denga Partai NasDem dan PKS.

Adapun koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sebelumnya telah bersepakat untuk membangun kerja sama politik dalam rangka mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. (Knu)

Baca Juga:

Dilirik PDIP Jadi Bacawapres Ganjar, Begini Kata AHY

#Agus Harimurti Yudhoyono #PDIP #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan