Ahok Tak Mau Berandai-andai Jadi Timses Jika Anies Maju Cagub Jakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 12 Juni 2024
Ahok Tak Mau Berandai-andai Jadi Timses Jika Anies Maju Cagub Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kader PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak mau berandai-andai kalau ditunjuk menjadi tim sukses (timses) jika Anies Baswedan dipilih DPP sebagai calon gubernur (Cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Ahok tegaskan, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada DPP yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak DKI.

"Silahkan tunggu keputusan partai (soal tim sukses cagub Jakarta)," kata Ahok saat dikonfirmasi awak media, Rabu (12/6).

Baca juga:

Ahok Tidak Punya Kekhawatiran Setelah Anies Direkomendasikan DPD PDIP Jadi Cagub Jakarta

Kendati demikian, Ahok tegaskan, bahwa PDI Perjuangan DKI Jakarta harus membangun koalisi dengan partai politik lain untuk mendorong calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"PDIP tidak bisa mencalonkan pasangan tanpa kerjasama dgn partai lain," tuturnya.

Baca juga:

Anies Merasa Terhormat Dilirik PDIP untuk Maju di Pilkada Jakarta

Sebelumnya, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah merekomendasikan nama Anies Baswedan ke DPP sebagai calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Sudah disampaikan semua nama-nama yang terjaring termasuk Anies," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa (11/6).

Baca juga:

DPD PDIP DKI Telah Kirim Nama Anies ke Megawati untuk Jadi Cagub Jakarta

Pantas menuturkan, surat rekomendasi nama Anies itu sudah disampaikan ke DPP sebelum PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Udah lama malah ya sebelum Rakernas puncaknya disampaikan secara masal waktu Rakernas Partai yang kemarin," urainya. (Asp)

#Politik #Pilkada 2024 #Pilkada Dki #Basuki Tjahaja Purnama #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Bagikan