Ahmad Muzani Minta Kader Gerindra Harus Jadi Contoh Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 08 Februari 2025
Ahmad Muzani Minta Kader Gerindra Harus Jadi Contoh Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Foto: Dok/Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menghadiri perayaan HUT Partai Gerindra ke-17 oleh DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2). Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah terpilih bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota se Kalimantan Selatan.

Pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada segenap keluarga besar Partai Gerindra Kalsel atas perjuangannya memenangkan Prabowo sebagai Presiden RI. Namun, capaian itu bukanlah akhir dari perjuangan.

"Meskipun kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan, kita perjuangkan, tapi perjuangan ini belum berakhir, perjuangan kita belum selesai. Karena perjuangan berikutnya adalah seluruh aparatur Gerindra harus menjadi contoh dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahaan yang baik dan bersih," kata Muzani.

Muzani mengatakan, Gerindra mendorong kepada setiap kepala daerah usai dilantik nantinya langsung segera memikirkan cara-cara cepat menunaikan segala bentuk janji pada kampanye-kampanyenya.

Baca juga:

Wajah Prabowo dan Sri Mulyani Dipakai Deepfake, Pelaku Untung Puluhan Juta

Itulah hal yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pasca dilantik dengan cepat mengeluarkan kebijakan sesuai apa yang dijanjikan seperti pengapusan utang UMKM, Makan Bergizi Gratis, dan penghematan anggaran.

"Ini kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang hadir. Bahwa kemenangan menjadi tahap awal untuk menunaikan janji-janji kampanye. Inilah yang dilakukan Pak Prabowo. Begitu beliau dilantik sebagai Presiden, beliau langsung bekerja melanjutkan pembangunan, mewujudkan kesejahteraan dengan kebijakan-kebijakan yang strategis dan pro rakyat," ujar Muzani.

Ketua MPR ini juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Gerindra adalah alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pahlawan bangsa. Dia menegaskan, jangan jadi penguasa yang sok dan ingin melindungan kesalahan.

"Kita tidak boleh bersikap sok kuasa, kita semua tidak boleh bersikap ingin menang sendiri. Gerindra tidak boleh jadi bungker pengaman yang melindungi kesalahan. Gerindra bukan taksi yang bisa dicarter semaunya. Gerindra adalah alat perjuangan untuk mengantarkan kehidupan yang luhur, damai yang dicitakan oleh para pendiri bangsa," tutur Muzani.

Baca juga:

Ahmad Muzani Ungkap Pesan Prabowo, Minta Kader Gerindra Tak Khianati Rakyat

Pada usia yang ke-17 ini, Muzani berdoa mudah-mudahan Partai Gerindra bisa semakin disukai rakyat. Serta Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

"Kita berharap Partai Gerindra semakin diterima rakyat. Sejak dilantik 20 Oktober Presiden Prabowo telah menekatkan dirinya dan jabatannya akan beliau gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Idonesia. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT, aamiin," tutup Muzani. (Asp)

#Partai Gerindra #Ahmad Muzani #Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Bagikan