Pilpres 2019

Ahmad Basarah Dipolisikan, TKN Balas Kalau Fakta Kami Gak Takut, Maju Terus

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Desember 2018
Ahmad Basarah Dipolisikan, TKN Balas Kalau Fakta Kami Gak Takut, Maju Terus

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf Arya Sinulingga memberikan keterangan pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menegaskan, pihak TKN akan ikut mengawal kasus Ahmad Basarah terkait pernyataan "Soeharto Guru Korupsi".

Arya mengatakan, TKN akan mensuport Wakil Ketua MPR itu karena apa yang dinyatakan sesuai fakta dan bukan hoaks.

"Kami akan terus berbicara kalau itu ada fakta, buktinya, kita harus bicarakan. Kalau hoaks kami takut, kalau enggak hoaks kami enggak takut maju terus, kami enggak takut," kata Arya kepada wartawan di Posko Cemara, Selasa (4/12).

Politisi Perindo itu meyakini, apa yang dinyatakan Basarah adalah sebuah fakta dan memiliki bukti kuat.

Politisi PDIP Ahmad Basarah
Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah (Foto: mpr.go.id)

"Selama faktanya ada kita akan tetap bicara dan saya yakin Pak Ahmad Basarah bicara fakta yang dia miliki tidak mungkin bicara hoaks," tukasnya.

Menyinggung soal pernyataan Capres Prabowo Subianto, Arya pun mempertanyakan ukuran stadium empat yang disebutnya. Toh, buktinya pemerintahan berupaya keras memberantas korupsi.

"Soal banyak ditangkap itu juga adalah bagian dari bahwa Pak Jokowi komitmen terhadap pemberantasan korupsi," ucap Arya.

Sebelumnya, sejumlah laporan terkait pernyataan "Soeharto Guru Korupsi" masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya, Senin (3/12).

Pelapor tidak terima Soeharto yang digelari Bapak Pembangunan disebut "Guru Korupsi". Lagi pula hingga saat ini belum ada satu pun kasus hukum Soeharto yang berhasil diputus.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Yakin "Jual" Soeharto, Sekjen Berkarya: Hasil Penelitian Soeharto Paling Dicintai Rakyat

#Ahmad Basarah #Kasus Korupsi #Presiden Soeharto #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - 6 menit lalu
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal pegawai pajak yang terkena OTT. Ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan mengintervensi KPK.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
Setelah Pikir-Pikir, Kejagung Banding Vonis 1,5 Tahun Bui Isa Rachmatarwata di Kasus Jiwasraya
Isa Rachmatarwata dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 4 tahun penjara.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Setelah Pikir-Pikir, Kejagung Banding Vonis 1,5 Tahun Bui Isa Rachmatarwata di Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Kejagung kini sedang menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi izin tambang Konawe Utara.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan