Ahli Hukum Tata Negara Usulkan Parpol Dibiayai APBN
 Zulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2017
Zulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2017 
                Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin mengusulkan agar partai politik dibiayai oleh APBN. Hal ini sangat penting agar parpol bisa profesional menjalankan kewajiban demokratisnya kepada rakyat.
"Jadi saya pernah mengusulkan agar anggaran partai politik di APBN. Misalnya satu partai politik dibiayai Rp 20 triliun. Jadi pembagiaan secara adil per satu partai politik," ujarnya saat diskusi di Kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Dengan ditanggung APBN, sambung Irman, parpol tidak lagi mencari uang dari proyek-proyek pemerintah. Sehingga parpol bisa fokus mencetak kader pemimpin masa depan bangsa.
"Daripada mencari makanan yang tidak baik dan tidak perlu, partai politik membuat tender-tender, tapi bisa menciptakan kader-kader terbaik," tegas dia.
Bagi Irman, hal ini sendiri sesuai dengan harapan supaya rakyat bisa memilih para calon pemimpin terbaik. Tidak hanya terpaksa memilih karena ketersediaan calon yang minim.
"Semua partai politik punya hak mengusulkan calon presiden. Semakin banyak yang disajikan semakin banyak kita memilih dan jangan sampai kita semua memilih hanya satu pasangan calon dan satu kotak kosong," pungkas Irman. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tjahjo Kumolo: Tidak Fair Partai Baru Langsung Ikut Pemilu
Bagikan
Berita Terkait
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
 
                      PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
 
                      Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
 
                      Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
 
                      Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
 
                      Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
 
                      Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
 
                      Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
 
                      Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
 
                      




