Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Agus Hermanto: Demokrat Konsisten Tolak Hak Angket KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 18 Mei 2017
Agus Hermanto: Demokrat Konsisten Tolak Hak Angket KPK

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan) dan Taufik Kurniawan (kedua kanan) memimpin rapat tertutup Badan Musyawarah bersama pimpinan fraksi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Politisi Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan bahwa partai berlambang bintang mercy tersebut sampai saat ini tetap konsisten menolak hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Demokrat memang konsisten dari awal ,memang kita tidak menyetujui hak angket itu sehingga dari awal sampe hari ini, ya, demokrat tidak setuju," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Karena itu, kata Agus, Partai Demokrat tidak akan mengirimkan anggotanya untuk masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) hak angket tersebut.

"Kita tidak mengirimkan anggota kita untuk di dalam pansus tersebut," katanya.

Agus yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI itu menekankan, di dalam rapat paripurna sebelum digulirkannya hak angket, Partai Demokrat telah menyampaikan pendapatnya yakni, tidak menyetujui usulan hak 'pamungkas' lembaga legislatif itu.

"Di dalam anggota kita juga tidak ada yang tanda tangan untuk pengajuan angket tersebut, di dalam rapat paripurna juga dulu kita sampaikan, pendapat Partai Demokrat bahwa kita tidak menyetuji angket tersebut," ungkap Agus.

Wakil Ketua DPR ini menilai, selain hak angket, masih ada sejumlah mekanisme lain untuk mengawasi kinerja KPK.

"Banyak. Ada rapat dengar pendapat (RDP), ada rapat kerja, ada rapat konsultasi, ya, semuanya, 'kan ada," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait hak angket lainnya di: Hak Angket KPK Tunggu Usulan Nama Sejumlah Fraksi

#Hak Angket #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Berita Foto
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Pengendara motor melakukan scan wajah (Biometrik Face Recognition) saat memasuki Gedung DPR/MPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Indonesia
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Bagikan