Agung Tak Pernah Minta kepada Allah Jadi Wagub DKI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 19 Desember 2018
Agung Tak Pernah Minta kepada Allah Jadi Wagub DKI

calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Agung Julianto. (Foto: merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Agung Julianto mengatakan dirinya tidak pernah berharap menjadi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta sampai berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Sampai sekarang saya tidak pernah minta pada Allah untuk menjadi Wakil Gubernur. Saya hanya minta diberikan yang terbaik," kata Agung di Jakarta, Rabu (19/12).

Agung pun mengaku ikhlas bila dirinya tidak terpilih melenggang menduduki kursi orang nomor 2 di Jakarta tersebut. "Saya ikhlas, kepilih ya syukur jika tidak ya syukur," jelasnya.

Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto ini mengaku mengenal sosok Ahmad Syaikhu jauh sebelum dirinya diduetkan dalam perebutan kursi DKI 2.

Ia pun menyebut Syaikhu sangat berpengalaman dalam pemerintahan.

Karena teman sejawat itulah, kata Agung, dirinya ikhlas bila diberikan amanah atau tidak dalam mengemban tugas menjadi Wagub DKI.

"Ustaz Syaikhu itu senior saya, bahkan dia lebih berpengalaman," katanya.

Kader PKS Ahmad Syaikhu. (MP/Mauritz)
Kader PKS Ahmad Syaikhu. (MP/Mauritz)

Diketahui, Ahmad Syaikhu dan Agung Julianto merupakan dua kandidat calon Wagub DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nantinya dua nama tersebut bakal melakukan mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test oleh badan tim seleksi Wagub DKI dari partai pengusung baik Gerindra dan PKS. (Asp)

#PKS #Gerindra #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Bagikan