Agenda dan Isu Yang Dibawa Jokowi Saat Hadiri KTT Perubahan Iklim di Dubai

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 November 2023
Agenda dan Isu Yang Dibawa Jokowi Saat Hadiri KTT Perubahan Iklim di Dubai

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers sebelum berangkat ke Dubai, UAE untuk menghadiri KTT perubahan iklim COP28

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju Dubai, Uni Emirat Arab (UAE). Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi beserta delegasi terbatas lepas landas dari Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, (30/11) pukul 09.00 WIB.

Jokowi melakukan kunjungan kerja untuk menghadiri konferensi para pihak dalam kerangka kerja sama PBB untuk perubahan iklim (COP28).

Baca Juga:

Jokowi Bicara Strategi Kolaborasi Hadapi Perubahan Iklim

"Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission," kata Presiden sebelum keberangkatan, Kamis,(30/11).

Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

"Selain itu, juga pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," katanya.

Selama berada di Dubai, Presiden Jokowi juga akan menghadiri presidency event tentang transformasi sistem pangan, ikut serta dalam KTT G77 dan Tiongkok atau China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Presiden bersama rombongan dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Minggu (3/12).

Selama COP28 yang berlangsung 30 November-12 Desember 2023, pemerintah Indonesia bakal memaparkan kemajuan aksi iklim dan berbagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan, target minimal penurunan emisi yang diharapkan kepada setiap negara adalah sebesar 43 persen pada 2030, 50 persen pada 2035, dan netralitas karbon pada 2050.

"Dengan kondisi ini, sesungguhnya Indonesia sudah bisa committed dengan angka NDC sebesar 43,2 persen, dan itu pun sedang ditingkatkan dengan NDC kedua pada tahun 2024," kata Menteri Siti di Dubai, Rabu (29/11).

Target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated Nationally Determined Contribution sebesar 29 persen meningkat ke 31,89 persen pada Enhanced NDC (ENDC), sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41 persen meningkat ke 43,20 persen pada ENDC.

Target tersebut ditingkatkan pada NDC kedua yang saat ini sedang dipersiapkan, di antaranya dengan meningkatkan serapan gas rumah kaca dari mangrove dan padang lamun, serta pengelolaan emisi metana dalam pengelolaan limbah.

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga akan meluncurkan dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) pada COP28.

"Saya kira ini sebuah pencapaian yang cukup bersejarah tidak hanya bagi IKN Nusantara, namun juga Indonesia bahwa kita dalam hal perubahan iklim bagaimana nanti kita juga mengatasi permasalahan yang kemungkinan timbul dengan bersama-sama," kata Kepala OIKN Bambang Susantono pekan lalu.

Nusantara RLDC merupakan dokumen yang dapat terus diperbarui (living document) menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pendekatan baru di dunia. RLDC merupakan versi dari sebuah NDC di tingkat lokal yang berisikan peta jalan untuk bagaimana IKN Nusantara nantinya mencapai beberapa target yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Dalam bidang perubahan iklim, OIKN menetapkan beberapa target yang ingin dicapai, di antaranya IKN menjadi kota yang net zero emission pada tahun 2045.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.

"Kita tidak lagi seperti negara lain yang cuma bilang komitmen, cuma bilang ambisi," ujarnya dikutip Antara. (Knu)

Baca Juga:

Suarakan Isu Perubahan Iklim, BLACKPINK Terima Gelar MBE dari Raja Charles III

#Perubahan Iklim #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Presiden menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah mengirimkan bantuan yang diperlukan, termasuk bahan bakar minyak dan listrik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Bagikan