Adukan Kaesang Naik Jet ke KPK, Dosen UNJ: Ada Ketidakwajaran!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Agustus 2024
Adukan Kaesang Naik Jet ke KPK, Dosen UNJ: Ada Ketidakwajaran!

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Rabu (28/8).

Pria yang karib disapa Ubed ini menyayangkan di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang justru menikmati jet pribadi dengan harga fantastis. Bahkan, ia menyinggung nasib generasi Z yang masih banyak menganggur sekitar 9,89 juta orang.

"Kami datang kesini karena melihat informasi secara valid bahwa putra presiden namanya Kaesang Pangareb itu menunjukkan gaya hidup mewah dengan menaiki privat jet. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak wajar," kata Ubed di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Baca juga:

Kaesang Diduga Dapat Fasilitas Jet Pribadi dari Shopee

Ubed menyebut gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada aduannya ke KPK pada 10 Januari 2022. Laporan itu menyangkut soal dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia mempertanyakan kekayaan Kaesang.

"Fenomena gaya hidup mewah itu (penggunaan jet pribadi) sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami dua setengah tahun yang lalu. Karena disitu ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan Putra Presiden itu sampai sedemikian mewah hidupnya, kan disitu," ujarnya.

Pentolan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini meminta agar laporan lamanya dibuka lagi oleh KPK.

"Karena laporan kami yang dua setengah tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil," tegas dia.

Baca juga:

KPK Instruksikan Anak Buahnya Jangan Takut ke Kaesang, Meskipun Anak Presiden

Oleh karena itu, Ubed mendesak KPK segera memanggil Kaesang. Sebab menurutnya masyarakat melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga seperti kasus flexing.

"Misalnya kasus Kepala Bea Cukai di Makassar (Andhi Pramono) Itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat menyelidiki hartanya dan kemudian ditemukan bahwa ada setoran -setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian," ujarnya.

"Nah itu kan (baru) kasus Kepala Bea Cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya -tanya, dari mana kekayaan ini? Saya kira itu," tutup Ubed. (Pon)

#KPK #Kaesang Pangarep
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Kegiatan atau tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih bisa dijalankan oleh menteri.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Pemerintah Belum Berencana Tunjuk Pengganti Silmy Karim yang Jadi Tahanan KPK
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Bagikan