Adukan Kaesang Naik Jet ke KPK, Dosen UNJ: Ada Ketidakwajaran!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Agustus 2024
Adukan Kaesang Naik Jet ke KPK, Dosen UNJ: Ada Ketidakwajaran!

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Rabu (28/8).

Pria yang karib disapa Ubed ini menyayangkan di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang justru menikmati jet pribadi dengan harga fantastis. Bahkan, ia menyinggung nasib generasi Z yang masih banyak menganggur sekitar 9,89 juta orang.

"Kami datang kesini karena melihat informasi secara valid bahwa putra presiden namanya Kaesang Pangareb itu menunjukkan gaya hidup mewah dengan menaiki privat jet. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau hal-hal yang tidak wajar," kata Ubed di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Baca juga:

Kaesang Diduga Dapat Fasilitas Jet Pribadi dari Shopee

Ubed menyebut gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada aduannya ke KPK pada 10 Januari 2022. Laporan itu menyangkut soal dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia mempertanyakan kekayaan Kaesang.

"Fenomena gaya hidup mewah itu (penggunaan jet pribadi) sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami dua setengah tahun yang lalu. Karena disitu ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan Putra Presiden itu sampai sedemikian mewah hidupnya, kan disitu," ujarnya.

Pentolan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini meminta agar laporan lamanya dibuka lagi oleh KPK.

"Karena laporan kami yang dua setengah tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil," tegas dia.

Baca juga:

KPK Instruksikan Anak Buahnya Jangan Takut ke Kaesang, Meskipun Anak Presiden

Oleh karena itu, Ubed mendesak KPK segera memanggil Kaesang. Sebab menurutnya masyarakat melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga seperti kasus flexing.

"Misalnya kasus Kepala Bea Cukai di Makassar (Andhi Pramono) Itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat menyelidiki hartanya dan kemudian ditemukan bahwa ada setoran -setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian," ujarnya.

"Nah itu kan (baru) kasus Kepala Bea Cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya -tanya, dari mana kekayaan ini? Saya kira itu," tutup Ubed. (Pon)

#KPK #Kaesang Pangarep
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menambah daftar pejabat negara yang terjaring operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025
Wisnu Cipto - 38 menit lalu
OTT Bupati Lampung Tengah, Operasi Senyap ke-8 KPK Tahun 2025
Indonesia
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Bupati Lampung Tengah di markas antirasuah pada pukul 20.18 WIB, setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Wisnu Cipto - 43 menit lalu
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Bagikan