Ada World Water Forum, Polri Minta Pemda Bali Berlakukan WFH dan Sekolah dari Rumah

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 13 Mei 2024
Ada World Water Forum, Polri Minta Pemda Bali Berlakukan WFH dan Sekolah dari Rumah

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso. (Dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persiapan penyelenggaraan World Water Forum (KTT WWF) ke-10 di Bali terus dimatangkan. Acara ini bakal berlangsung tanggal 18-25 Mei mendatang.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso meminta Pemda setempat agar bisa mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) dan belajar dari rumah atau online.

"Itu masih kami usulkan mendorong Pemda setempat baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengurangi kepadatan yang ada pada tanggal pelaksanaan World Water Forum,” kata Slamet kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5).

Meski demikian, keputusan tersebut berada di tangan Pemda. “Keputusan masih kami tunggu," imbuh Slamet.

Dalam hal pengamanan, Polri mengerahkan 2.446 personel dan 80 kendaraan listrik untuk mengamankan rute dan perjalanan para tamu negara selama KTT itu. Ribuan personel itu bertugas sebagai anggota Satgas Pengawalan, Rute, Patroli dan Parkir (Walrolakir) dalam Operasi Puri Agung 2024.

Baca juga:

24 Sniper Kopasgat Ikut Latihan Paspampres Sebelum Jaga KTT WWF Bali

“Kami hadirkan untuk mem-back-up pengamanan rute dan parkir," kata Slamet.

Satgas Walrolakir nantinya mengamankan beberapa tempat dan kawasan yang akan digunakan dalam WWF. Termasuk pengamanan jalur yang dilalui peserta. Satgas tersebut juga berkoordinasi dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) guna mengamankan dan mengawal tamu VVIP dan VIP.

“Kendaraan paling terakhir besok akan sampai di Bali," ujarnya.

Untuk kantong parkir, sudah disiapkan di beberapa tempat dengan berbagai komunitas. Seperti di Nusa Dua sudah disiapkan dengan berbagai kapasitas.

Slamet menyebut akan ada rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur agar arus lalu lintas tamu negara dapat berjalan lancar.

"Sehingga ini kita harapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan yang datang ke Bali," tutur Slamet.

Baca juga:

WWF ke -10 di Bali Jadi Pertaruhan Nama Indonesia, Ribuan Polisi Dapat Tugas Khusus Pengamanan

Sekadar informasi, sejumlah agenda WWF akan berlangsung di wilayah Badung dan Denpasar.

World Water Forum adalah forum sektor air terbesar di dunia yang dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan air global. Pertemuan itu dihadiri 43 kepala negara dan 16 ribu peserta dari berbagai negara.

WWF ke-10 akan diisi 290 sesi atau acara paralel yang membahas berbagai tema krusial terkait air, yakni keamanan air dan kemakmuran; air untuk manusia dan alam; pengurangan dan pengelolaan risiko bencana; tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air; pembiayaan air berkelanjutan, serta pengetahuan dan inovasi.

Para peserta juga akan diajak melakukan field trip ke sejumlah lokasi. Beberapa tempat yang telah disiapkan, antara lain Museum Air di Tabanan, Jatiluwih UNESCO World Heritage Site, Danau Batur Kintamani, dan Ubud. (Knu)

#World Water Forum #Bali #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan