Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, sejumlah program yang diusulkan oleh Gerindra terkait dengan isu ketahanan pangan kurang tepat.
Menurut Wempy, Jokowi pada lima tahun belakangan sangat konsen dengan konsep kedaulatan pangan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
Baca Juga: Gerindra Semangat Jalin Rekonsiliasi, Demi Kursi Ketua MPR?
"Misalnya saja kita melihat pembangunan irigasi dan bendungan yang begitu banyak. Jokowi tidak lagi bicara soal ketahanan pangan tapi dia sudah naik kelas yakni kedaulatan pangan," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (22/7).
Wempy berujar, antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan adalah dua hal yang berbeda. Ketahanan pangan mengadaikan ketersedian pangan tidak perduli apakah diimpor atau tidak.
"Sementara kedaulatan pangan mengandaikan bahwa bangsa ini melakukan produksi sendiri kebutuhan pangannya dan tidak bergantung kepada impor," papar Direktur Indo Polling Network ini.
Sementara, masukan dari Gerindra sebenarnya bukan hal yang baru. Sebagai partai politik, tentu dia mempunyai tujuan dalam memberikan masukan tersebut.
"Bisa saja dia ingin mendapatkan posisi menteri pertanian. Dengan demikian, dia bisa mewujudkan ide soal ketahanan pangan yang sebenarnya lebih pas kedaulatan pangan," ungkap Wempy.
Baca Juga: NasDem Simpan Rapat-Rapat Nama yang Disiapkan Jadi Ketua MPR
Tentu ada konsekuensi dari pilihan politis Gerindra jika bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Dia akan mendapatkan kecaman dari pendukungnya yang selama ini anti dengan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan secara elektoral, bisa saja tingkat kesukaan dan keterlilihan partai Gerindra mengalami dinamika yang signifikan;" pungkas Wempy. (Knu)