8 Kiai Jateng Temui Jokowi di Hari Tenang, Rais Syuriyah PWNU Jateng: Silaturahmi Jelang Pilkada

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 25 November 2024
8 Kiai Jateng Temui Jokowi di Hari Tenang, Rais Syuriyah PWNU Jateng: Silaturahmi Jelang Pilkada

Presiden RI ke-7 Jokowi menemui para kiai Jateng dikediaman Solo, Senin (25/11). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Delapan kiai Jawa Tengah menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (25/11).

Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit pada hari tenang Pilkada 2024 tersebut berjalan hangat, dengan minum teh dan makanan ringan.

Para kiai itu adalah KH. Anwar Iskandar (Ketua Umum MUI Pusat sekaligus Wakil Rois. Am PBNU); KH. Said Asrori (Katib Am PBNU, Pengasuh Ponpes Magelang); Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah (Ubaidullah Shodaqoh); KH. Haris Shodaqoh (Pengasuh Ponpes Semarang); KH. Mahfudz Hamid (Pengasuh Ponpes Purworejo); KH. Fatkhurrohman (Ponpes Semarang); KH. Wahib Mahfud (Ponpes Kebumen); dan KH. Izzudin Abdurrahman (Pengasuh Ponpes Magelang).

Kepada awak media usai pertemuan tertutup, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, Ubaidullah Shodaqoh mengaku bahwa pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi jelang Pilkada 2024. Dia ingin menyampaikan agar Pilkada di Jateng berjalan damai.

Baca juga:

Pengamat Lihat Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada untuk Amankan Program Prabowo

“Ini hanya silaturahmi menjelang pilkada. Kita meminta kepada seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh supaya ikut membantu supaya pilkada ini tetap aman lancar,” ujar Ubaidullah, Senin (25/11).

Dia berharap Pilkada tahun ini tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di masyarakat. Dengan demikian pembangunan berjalan lancar.

“Kita inginkan di masyarakat tetap damai dan pembangunan tetap bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dia menyebut pihaknya memang ingin bertemu Jokowi setelah pensiun di kediaman dengan lebih bebas. Ia juga mendapatkan pesan agar menyampaikan pada masyarakat agar Pilkada 2024 berjalan demokratis aman dan tentram.

“Kita bertemu di istana (Jokowi) kurang bisa bebas. Kalau bertemu di rumah bebas bertemu sebagai tokoh masyarakat Jawa Tengah,” ucap dia.

Baca juga:

PDIP Minta Prabowo Tegur Jokowi Terlalu Jauh Cawe-Cawe di Pilkada 2024

Disinggung adanya dukungan sejumlah kiai di Jateng kepada paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, dia menegaskan itu pribadi kiai masing-masing.

“Itu pribadi-pribadi kiai (dukung Luthfi-Yasin). Saya sebagai pengurus PWNU Jawa Tengah secara resmi tetap netral, dalam ini PBNU terserah (bebas memilih),” katanya.

Presiden RI ke-7 Jokowi mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman dan tentram. Dia menambahkan dalam pencoblosan Pilkada 2024 kedaulatan ada ditangan rakyat.

“Kita semua tokoh agama, tokoh kiai ingin agar pilkada pemilihan gubernur walikota, bupati di seluruh tanah air Indonesia khususnya di Jawa Tengah semuanya berjalan dengan aman tentram. Dan yang menentukan semuanya (mencoblos) adalah kehendak rakyat,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

#Joko Widodo #Jawa Tengah #Pilkada 2024 #Pilkada Jawa Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
Pendaki Bukit Mongkrang Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas Sampai Magetan
Sampai hari keempat pencarian pendaki hilang belum ditemukan. Faktor cuaca jadi kendala pencarian.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pendaki Bukit Mongkrang Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas Sampai Magetan
Indonesia
Bupati Pati Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan tak Terganggu
Pemprov Jateng menghormati langkah-langkah yang ditempuh KPK, termasuk proses hukum yang masih berlangsung.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan tak Terganggu
Indonesia
Pendaki Hilang Gunung Lawu, Pencarian Terhambat Cuaca
Pencarian pendaki hilang belum membuahkan hasil. Cuaca buruk di puncak jadi penyebab.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Pendaki Hilang Gunung Lawu, Pencarian Terhambat Cuaca
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Penghiliran dan Ketahanan Energi Perlu Meminimalisasi Dampak Sosial
Percepatan penghiliran dan ketahanan energi nasional harus diimbangi dengan meminimalisasi dampak sosial dan ekologis.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Penghiliran dan Ketahanan Energi Perlu Meminimalisasi Dampak Sosial
Indonesia
Upah Minimum Jateng Ditetapkan Rp2.327.386 Hanya Naik Rp 158.037
Pemerintah Provinsi Jateng juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung yang berpihak pada buruh, antara lain penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Koperasi Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Upah Minimum Jateng Ditetapkan Rp2.327.386 Hanya Naik Rp 158.037
Indonesia
UMP Jawa Tengah 2026 Naik Jadi Rp 2,32 Juta, UMK 35 Daerah Sudah Ditetapkan
UMP Jawa Tengah 2026 naik menjadi Rp 2,32 juta. Kemudian, UMK di 35 Kabupaten/Kota kini sudah ditetapkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jawa Tengah 2026 Naik Jadi Rp 2,32 Juta, UMK 35 Daerah Sudah Ditetapkan
Indonesia
Polres Wonogiri Bongkar Makam Santri, Diduga Korban Bullying Senior di Ponpes
Korban dilaporkan meninggal dunia pada Senin (15/12). Sejumlah orang telah ditahan atas meninggalnya santri itu.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Polres Wonogiri Bongkar Makam Santri, Diduga Korban Bullying Senior di Ponpes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Bagikan