78,3 Persen Publik Yakin Prabowo Mampu Tuntaskan Kasus Korupsi, Komisi III DPR: Harus Profesional dan Tak Tebang Pilih

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 18 Juni 2025
78,3 Persen Publik Yakin Prabowo Mampu Tuntaskan Kasus Korupsi, Komisi III DPR: Harus Profesional dan Tak Tebang Pilih

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Kantor Staf Kepresidenan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyambut baik hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa 78,3 persen masyarakat yakin pemerintahan Prabowo Subianto mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dia meminta penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus.

Menurut Abdullah, tingginya tingkat kepercayaan publik ini merupakan modal sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret yang profesional, sistematis, dan tidak tebang pilih.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga dan dijawab dengan tindakan nyata. Pemberantasan korupsi tidak boleh bersifat simbolik atau sekadar pencitraan. Harus dilakukan secara profesional, transparan, dan yang terpenting: tidak pandang bulu," ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/6).

Ia menyingung sejumlah kasus korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Agung sebagai ujian serius bagi integritas penegakan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, yang diduga merugikan negara hingga Rp 271 triliun dan melibatkan sejumlah pengusaha besar dan pejabat.

Baca juga:

Keputusan Tegas Presiden Prabowo Redakan Ketegangan di Tengah Polemik 4 Pulau Sengketa

Kemudian korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, yang menyeret eks Menteri Kominfo dan beberapa pejabat lain. Kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur di Kementerian Pertahanan.

Ada juga skandal korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya, yang masih menyisakan proses penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara. Berikutnya, kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor pertambangan, keuangan, dan kehutanan yang tengah menjadi perhatian publik karena potensi kerugian negara yang sangat besar.

"Kita tidak kekurangan kasus besar, dan masyarakat menunggu penyelesaian yang tuntas. Pemerintah ke depan harus menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, apakah itu pejabat tinggi, tokoh partai, atau pengusaha besar," tegas Abdullah.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mengawal dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, agar tetap independen dan tidak menjadi alat politik.

Fraksi PKB, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung upaya pembenahan sistemik dalam penegakan hukum, termasuk melalui penguatan regulasi, pengawasan internal lembaga, dan pembenahan manajemen SDM di sektor hukum.

Abdullah juga menyerukan agar semua elemen bangsa, eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sipil, bersinergi dalam membangun budaya antikorupsi yang kokoh dan berkelanjutan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan dipercaya rakyat. (Pon)

#Kasus Korupsi #DPR RI #Litbang Kompas #Merahputih #Berita #Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 27 menit lalu
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 51 menit lalu
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Dunia
Dipenjara 5 Tahun, Nicolas Sarkozy Jadi Eks Presiden Prancis Pertama Masuk Bui
Televisi BFM TV menampilkan laporan saat Sarkozy tiba di Penjara La Santé, Paris, pada Selasa (21/10) waktu setempat
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Dipenjara 5 Tahun, Nicolas Sarkozy Jadi Eks Presiden Prancis Pertama Masuk Bui
Indonesia
Legislator NasDem Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp 13 Triliun Uang Negara dari Kasus Ekspor CPO
Menjadi bukti nyata komitmen Kejagung dalam menjalankan mandat undang-undang untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Legislator NasDem Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp 13 Triliun Uang Negara dari Kasus Ekspor CPO
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Indonesia
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Tom Lembong menyampaikan apresiasinya kepada segenap jajaran Komisi Yudisial yang telah mengundang dirinya untuk memberikan keterangan sebagai tindak lanjut atas laporannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo sebut langkah Kejagung menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Bagikan