Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kementerian Sosial meluncurkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program itu dibahas juga dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat mengatakan, sebanyak 75,04 juta jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani Ditjen Rehabilitasi Sosial terdiri dari anak penyandang disabilitas, lanjut usia, korban penyalahgunaan napza, serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Program ATENSI ini akan diimplementasi oleh 41 unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos yaitu balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Mensos Juliari Minta KPK Awasi Program Bansos COVID-19
Direktorat teknis yang ada di pusat hanya akan melakukan kampanye pencegahan masalah sosial, bimbingan teknis bagi sumber daya manusia, review kebijakan, standardisasi layanan, revisi pedoman hingga supervisi, monitoring evaluasi dan pelaporan.
ATENSI memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas, dan peranan sosial serta mengatasi masalah dalam kehidupan.
Selain itu, ada tujuan khusus agar meningkatnya penerima manfaat (PM) yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, mampu melakukan perawatan diri, mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki, mampu kembali ke keluarga.
Harry menyebutkan bahwa Ditjen Rehabilitasi Sosial sering dihadapkan pada upaya sulit di level hilir, misalnya menangani anak-anak yang dieksploitasi di jalan.
Tetapi ketika dukungan keluarga yang biasa diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) cukup intensif, memastikan hak anak terpenuhi, maka dengan sendirinya PKH mampu mengurangi jumlah orang-orang yang membutuhkan rehabilitasi sosial.
Saat ini, Ditjen Rehsos melakukan transformasi, utamanya pada pemahaman bahwa Rehsos bukan memberi bantuan sosial, tetapi pelayanan sosial.
"Maka segmen yang akan ditangani bukan hanya kelompok miskin saja, tetapi dari kelompok ekonomi atas hingga ekonomi bawah," ungkap Harry.
Baca Juga:
Mensos: 45 Kg Beras Siap Disalurkan ke 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat
Namun menjadi catatan bahwa Bansos tetap diupayakan untuk diberikan bagi kelompok ekonomi bawah, yaitu dari bantuan reguler atau dari berbagai program prioritas lainnya yg dikelola Kemensos.
"Ini perlu bantuan dari DPR untuk memastikan 41 UPT kami bersinergi melakukan pelayanan rehabilitasi sosial kepada PM," tutur Harry.
Harry menegaskan bahwa ATENSI tidak hanya berbasis balai/panti, tetapi keluarga dan komunitas. Basis komunitas ini akan melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti-panti yang ada di masyarakat untuk melaksanakan ATENSI.
Hal ini mendapat dukungan kuat dari Buchori, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS. Dia menyebutkan bahwa pelibatan publik harus lebih intens.
"Selain memiliki fungsi pengawasan, kita juga memiliki fungsi representasi. Representasi masyarakat untuk bersinergi antara panti dan Kemensos dalam menangani masalah sosial," jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
Cara Kemensos Tingkatkan Pemahaman New Normal Pegawai Balai Literasi 'Abiyoso' Cimahi
