Soffi Amira
MerahPutih.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menanggapi polemik penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menimbulkan kendala layanan di rumah sakit.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Konsultasi Lintas Komisi DPR bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Ghufron menjelaskan, dasar penonaktifan peserta PBI adalah SK Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang menonaktifkan sekitar 11.085.000 peserta.
Persoalan muncul karena adanya jeda waktu administrasi; SK ditetapkan pada 22 Januari 2026, tetapi baru diterima BPJS Kesehatan pada 26–28 Januari 2026.
Baca juga:
Kondisi ini membuat BPJS memiliki waktu terbatas untuk pemutakhiran sistem dan sosialisasi kepada peserta.
“Ini yang kemudian jadi ramai, karena ada yang ingin cuci darah tapi katanya ditolak rumah sakit karena statusnya non-aktif. Sebenarnya menurut UU Nomor 17, rumah sakit dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat,” ujar Ghufron.
Fokus utama BPJS adalah 120.472 peserta yang masuk desil 5–10 dan menderita penyakit katastropik seperti gagal ginjal kronik.
“Mereka secara medis sangat membutuhkan bantuan karena biaya pengobatannya mahal,” tambah Ghufron.
Baca juga:
Cari Solusi, DPR dan Menteri Gelar Rapat Konsultasi soal Penonaktifan BPJS PBI
Sampai saat ini, BPJS bersama Kementerian Sosial telah mereaktivasi 105.508 peserta, meski masih terdapat 480 peserta yang tidak dapat diaktivasi karena terkendala ketentuan Permensos Nomor 3 Tahun 2021.
Ghufron juga meluruskan persepsi publik mengenai peran BPJS. Ia menegaskan, badan itu mengelola dana untuk menjamin akses layanan kesehatan, bukan penyediaan dokter, obat, atau fasilitas kesehatan.
Bagi masyarakat terdampak, aktivasi ulang dapat dilakukan melalui Dinas Sosial dengan surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan.
Baca juga:
BPJS Kesehatan Sebut Peserta yang Dinonaktifkan sudah tak Masuk Golongan Syarat Kategori Miskin
Peserta juga disarankan memeriksa status melalui aplikasi Mobile JKN, layanan Pandawa, atau petugas “BPJS Satu” di rumah sakit.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemenkes agar ada payung hukum yang jelas, terutama untuk pasien penyakit berat yang berada di atas desil 4 agar tetap terlindungi,” pungkasnya. (Pon)
