70 Ton Bumbu Indonesia Didatangkan ke Arab Saudi Buat Makan Jemaah Calon Haji


Sejumlah Jamaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Makassar melambaikan tangan saat mengantre naik ke pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sul
MerahPutih.com - Makanan jemaah calon haji Indonesia di Madinah dipastikan sesuai dengan aturan sebelum didistribusikan, terutama guna menjaga kualitas dan kehigienitasan.
"Kami memeriksa satu per satu," ujar Pengawas Katering PPIH Daker Madinah Mandradhitya di Madinah, Sabtu (18/5).
Jemaah calon haji Indonesia akan mendapatkan jatah makanan tiga kali setiap harinya, yakni pagi, siang, dan malam. Setiap harinya, menu makanan yang disajikan bervariasi agar jamaah tidak bosan.
Ia memaparkan, menjaga kualitas makanan tersebut, setiap hari makanan yang akan disajikan tersebut dibawa ke kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah untuk diuji. Apabila lolos uji sampel maka makanan langsung didistribusikan.
Baca juga:
Penting, Rajin Minum Air dan Obat bagi Jemaah Calon Haji dengan Hipertensi
Khusus untuk makanan jamaah calon haji lansia, mendapat perlakuan khusus agar mudah dicerna dan selalu mengutamakan gizi, agar kondisi mereka terus bugar hingga puncak haji nanti.
"Jika dianggap tidak layak maka menu itu harus dikembalikan. Menu lansia harus lebih lunak," kata dia.
Dhitya menegaskan, tim juga memeriksa ketidaksesuaian tingkat kematangan. Apabila dinilai tidak memenuhi standar, pihaknya langsung meminta bagian konsumsi untuk mengecek ke hotel.
"Kami mengecek kesesuaian menu dalam kontrak terkait rasa, aroma, tekstur dan tampilan. Jika tidak memenuhi standar, ada evaluasi, misal basi atau rusak. Apabila basi maka pendistribusian makanan akan di setop terlebih dahulu," katanya.
Baca juga:
Sejumlah Aturan bagi Jemaah Calon Haji Indonesia, Termasuk Larangan Mengibarkan Bendera Merah Putih
Ia menegaskan, makanan jemaah bercita rasa nusantara.
"Sekitar 70 ton bumbu didatangkan langsung dari Indonesia guna memanjakan lidah para peserta calon haji," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
