7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 17 Oktober 2024
7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Kotak suara dan bilik suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 di Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (15/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 3.500 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Negara ((Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024.

Untuk itu, KPU memastikan akan menyediakan 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memfasilitasi hak pilih para penghuni rutan dan lapas Salemba. Tujuh TPS itu tersebar 4 di Rutan dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba.

"Ada tujuh TPS Khusus yang disediakan di Rutan Salemba dan Lapas Salemba saat pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 November nanti," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10).

Efniadiansyah juga menjelaskan DPT di Rutan Salemba 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang. Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Baca juga:

Jalani Penyesuaian di Rutan Salemba, Suami Sandra Dewi Dilarang Ditemui



"Total DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 di lokasi khusus sebanyak 3.537 pemilih dengan rincian 2.190 pemilih di Rutan Salemba dan 1.325 pemilih di Lapas Salemba," ujar Efni, sapaan akrabnya.

Terkait logistik di TPS Khusus, lanjut Efni, akan disesuaikan dengan jadwal pencoblosan dan kebutuhan di lokasi khusus nanti. Menurut dia, logistik yang sudah tersedia hingga saat ini masih disimpan di Kantor Kecamatan Cempaka Putih berupa 145 kotak suara dan 580 bilik suara.

"Sebenarnya untuk TPS Khusus itu sama saja dengan yang umum, tapi memang khususannya karena memang kita akan menjadwalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi khusus tersebut, termasuk juga waktunya," paparnya, dikutip Antara.

Lebih jauh, Efni mengungkapkan distribusi logistik Pilkada nantinya masih menunggu koordinasi dengan pihak kecamatan. "Nanti tinggal diberikan ke lokasi khusus sesuai jumlah kebutuhan," tandas orang nomor satu di KPU Jakpus itu. (*)

#Pilkada Jakarta #Rutan Salemba #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan Salemba, Ditjen PAS: Ketahuan Lewat Sidak Rutin
Ammar Zoni kepergok mengedarkan narkoba di Rutan Salemba. Ditjen PAS pun menyebutkan, bahwa hal itu diketahui dari sidak rutin di dalam lapas.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan Salemba, Ditjen PAS: Ketahuan Lewat Sidak Rutin
Indonesia
Ammar Zoni Terlibat Peredaran Narkoba di dalam Rutan, Jadi ‘Penampung’ Sabu dan Tembakau Sintetis
Ammar Zoni lagi-lagi terseret kasus narkoba, diduga edarkan sabu dan ganja sintetis di Rutan Salemba.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Ammar Zoni Terlibat Peredaran Narkoba di dalam Rutan, Jadi ‘Penampung’ Sabu dan Tembakau Sintetis
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan