7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 17 Oktober 2024
7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Kotak suara dan bilik suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 di Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (15/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 3.500 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Negara ((Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024.

Untuk itu, KPU memastikan akan menyediakan 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memfasilitasi hak pilih para penghuni rutan dan lapas Salemba. Tujuh TPS itu tersebar 4 di Rutan dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba.

"Ada tujuh TPS Khusus yang disediakan di Rutan Salemba dan Lapas Salemba saat pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 November nanti," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10).

Efniadiansyah juga menjelaskan DPT di Rutan Salemba 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang. Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Baca juga:

Jalani Penyesuaian di Rutan Salemba, Suami Sandra Dewi Dilarang Ditemui



"Total DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 di lokasi khusus sebanyak 3.537 pemilih dengan rincian 2.190 pemilih di Rutan Salemba dan 1.325 pemilih di Lapas Salemba," ujar Efni, sapaan akrabnya.

Terkait logistik di TPS Khusus, lanjut Efni, akan disesuaikan dengan jadwal pencoblosan dan kebutuhan di lokasi khusus nanti. Menurut dia, logistik yang sudah tersedia hingga saat ini masih disimpan di Kantor Kecamatan Cempaka Putih berupa 145 kotak suara dan 580 bilik suara.

"Sebenarnya untuk TPS Khusus itu sama saja dengan yang umum, tapi memang khususannya karena memang kita akan menjadwalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi khusus tersebut, termasuk juga waktunya," paparnya, dikutip Antara.

Lebih jauh, Efni mengungkapkan distribusi logistik Pilkada nantinya masih menunggu koordinasi dengan pihak kecamatan. "Nanti tinggal diberikan ke lokasi khusus sesuai jumlah kebutuhan," tandas orang nomor satu di KPU Jakpus itu. (*)

#Pilkada Jakarta #Rutan Salemba #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Penyelundupan Ekstasi Saat Jam Kunjungan ke Rutan Salemba Terbongkar, Bermula dari Gerak-gerik Pelaku yang Mencurigakan
Pil tersebut diduga akan diberikan kepada warga binaan berinisial UK yang sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Penyelundupan Ekstasi Saat Jam Kunjungan ke Rutan Salemba Terbongkar, Bermula dari Gerak-gerik Pelaku yang Mencurigakan
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Divonis Paling Berat 7 Tahun Bui, Ammar Zoni Bilang ke Hakim: Pikir-Pikir
Para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi tenggat waktu tujuh hari untuk menentukan sikap mengajukan banding atau tidak.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Divonis Paling Berat 7 Tahun Bui, Ammar Zoni Bilang ke Hakim: Pikir-Pikir
Indonesia
Vonis Pesohor Ammar Zoni Paling Berat, Dibui 7 Tahun Denda Rp 1 M
Selebritis Muhammad Ammar Akbar alias Ammar Zoni bersama lima orang lainnya dinyatakan terbukti mengedarkan narkotika di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Vonis Pesohor Ammar Zoni Paling Berat, Dibui 7 Tahun Denda Rp 1 M
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan