7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 17 Oktober 2024
7 TPS Khusus Fasilitasi Hak Pilih Pilkada 3.537 Penghuni Rutan-Lapas Salemba

Kotak suara dan bilik suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 di Kantor Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (15/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sebanyak 3.500 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Negara ((Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024.

Untuk itu, KPU memastikan akan menyediakan 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk memfasilitasi hak pilih para penghuni rutan dan lapas Salemba. Tujuh TPS itu tersebar 4 di Rutan dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba.

"Ada tujuh TPS Khusus yang disediakan di Rutan Salemba dan Lapas Salemba saat pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 November nanti," kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/10).

Efniadiansyah juga menjelaskan DPT di Rutan Salemba 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang. Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Baca juga:

Jalani Penyesuaian di Rutan Salemba, Suami Sandra Dewi Dilarang Ditemui



"Total DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 di lokasi khusus sebanyak 3.537 pemilih dengan rincian 2.190 pemilih di Rutan Salemba dan 1.325 pemilih di Lapas Salemba," ujar Efni, sapaan akrabnya.

Terkait logistik di TPS Khusus, lanjut Efni, akan disesuaikan dengan jadwal pencoblosan dan kebutuhan di lokasi khusus nanti. Menurut dia, logistik yang sudah tersedia hingga saat ini masih disimpan di Kantor Kecamatan Cempaka Putih berupa 145 kotak suara dan 580 bilik suara.

"Sebenarnya untuk TPS Khusus itu sama saja dengan yang umum, tapi memang khususannya karena memang kita akan menjadwalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lokasi khusus tersebut, termasuk juga waktunya," paparnya, dikutip Antara.

Lebih jauh, Efni mengungkapkan distribusi logistik Pilkada nantinya masih menunggu koordinasi dengan pihak kecamatan. "Nanti tinggal diberikan ke lokasi khusus sesuai jumlah kebutuhan," tandas orang nomor satu di KPU Jakpus itu. (*)

#Pilkada Jakarta #Rutan Salemba #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan