7 Saran Ketua Badan Anggaran DPR Kuatkan Nilai Tukar Rupiah

MerahPutih.com - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan terus megalami pelemahan. Pada awal perdagangan Rabu pagi, rupiah diperdagangkan Rp16.387 per USD. Di mana pada Jumat (14/6) ditutup sebesar Rp 16.412 per USD.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, perlu adanya penguatan sinergi antara para pemangku kepentingan untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak makin melemah.

"Hampir dipastikan The Fed masih akan bertahan di suku bunga tinggi dan ketidakmenentuan geopolitik akan mendorong kebijakan restriktif masing-masing negara," katanya.

Said menyoroti, komunikasi publik pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan rakyat. Pemerintah dapat menyampaikan keadaan seobjektif mungkin agar rakyat bisa mempersiapkan upaya antisipasi sejak sedini mungkin.

Baca juga:

Rupiah Terseok ke Rp 16.300 per USD, BI: Salah Satu Terbaik di Dunia

Di samping itu, dia juga merekomendasikan sejumlah upaya lainnya Diantaranya.

1. Memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam, dapat berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa dengan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional.
2. Melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh
3. Pengetatan kebijakan impor, terutama pada sektor yang makin menggerus devisa. Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut
4. Pemerintah perlu memastikan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan imbal hasil (yield) yang moderat agar tidak menjadi beban bunga.
5. Pemerintah juga perlu memastikan stand by buyer untuk SBN, sebab SBN telah menjelma menjadi sumber pembiayaan penting bagi kelangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6. Pemerintah perlu memperluas dan makin kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan di tengah likuiditas nasional dan global yang makin ketat dan terbatas. Dengan pelinatan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha yang menghimpun likuiditas besar ikut berpartisipasi dengan saling menguntungkan.
7. BI perlu memastikan kebijakan yang bertujuan mengurangi ketergantungan negara terhadap dolar AS dapat terlihat hasilnya.
8. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu antisipasi kebutuhan likuiditas valas terhadap kebutuhan pembayaran utang pemerintah, BUMN, dan swasta dengan meningkatkan kebijakan hedging, sehingga tidak makin membebani sektor keuangan.