6 Syarat Mutlak Kecerdasan Buatan Pendukung Revolusi Industri RI 4.0

MerahPutih.com - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi bagian terpenting dalam agenda nasional "Making Indonesia 4.0", yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada minggu lalu. AI bila digabungkan dengan kecerdasan alami manusia dapat mewujudkan pencapaian yang luar biasa.

Meski berkembang cepat, teknologi AI dikhawatirkan menimbulkan masalah etika seputar akses universal, keamanan, privasi, transparansi, dan sebagainya.

President Director Microsoft Indonesia Haris Izmee mengatakan etika menjadi bagian terpenting dalam teknologi kecerdasan buatan. Terutama, kini kemampuan dan peran AI terus meningkat dalam proses pengambilan keputusan bagi manusia.

Menurut Haris, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus direnungkan, dianalisis, dan diuraikan oleh setiap individu, pelaku bisnis dan pemerintah melihat perkembangan dan proliferasi AI yang semakin cepat.

"Bagaimana kita dapat memastikan AI dapat memperlakukan semua orang dengan adil? Dan bagaimana kita dapat memastikan setiap orang dan organisasi untuk tetap bertanggung jawab atas sistem yang digerakkan oleh AI, yang tidak hanya menjadi lebih luas, tetapi juga lebih cerdas dan kuat?" ujar Haris, dilansir Antara, Rabu (25/4).

Untuk memaksimalkan potensi teknologi AI, semua pihak harus membangun landasan kepercayaan yang kuat. Pengguna takkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan jika tidak percaya telah memenuhi standar tertinggi untuk keamanan, privasi dan keselamatan.

Ada enam prinsip yang menjadi jantung pengembangan dan penyebaran solusi yang didukung AI. Pertama, privasi dan keamanan. Sistem AI harus mematuhi undang-undang privasi yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data. Tentu dengan jaminan kepastian informasi pribadi yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan dilindungi dari penyalahgunaan atau pencurian.

Kedua, prinsip transparansi. AI kini semakin memengaruhi kehidupan setiap orang. Artinya, publik wajib mendapat informasi kontekstual tentang sistem kerja AI sehingga dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bias, kesalahan, dan hasil yang tidak diinginkan.

Syarat keempat, AI wajib memenuhi prinsip keadilan. Ketika sistem AI membuat keputusan tentang perawatan medis atau pekerjaan harus mampu membuat rekomendasi yang sama untuk semua orang dengan gejala atau kualifikasi serupa.

Poin kelima syarat keandalan sistem AI. Kecerdasan buatan harus dirancang beroperasi dalam parameter yang jelas dan menjalani pengujian yang ketat demi memastikan mampu merespons dengan aman dalam situasi yang tidak terduga, serta tidak berevolusi dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Untuk itu, kata Haris, masyarakat harus memainkan peran penting dalam membuat keputusan tentang bagaimana dan kapan sistem AI harus dikerahkan.

"Kelima, inklusivitas. Solusi AI harus dapat mengatasi berbagai kebutuhan dan pengalaman manusia melalui praktik desain yang inklusif dalam mengantisipasi hambatan potensial dalam produk atau lingkungan yang dapat secara tidak sengaja mengucilkan seseorang," tutur Haris.

Faktor terakhir adalah akuntabilitas. Menurut Haris, orang yang mendesain dan memasang sistem AI harus bertanggung jawab bagaimana sistem mereka beroperasi.

"Untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang kompetitif, diperlukan pengembangan dan integrasi konektivitas, teknologi, informasi dan komunikasi, dan semua yang harus didasarkan pada kepercayaan dan panduan etika," tandas Bos Microsoft Indonesia itu.

Pesan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi sangat antusias dengan roadmap strategi implementasi Revolusi Industri 4.0 dan optimis transformasi di Indonesia akan mengarah kepada pembukaan banyak lapangan pekerjaan, dibandingkan menghilangkan.

Kelima teknologi utama yang akan mendukung implementasi Industri 4.0 adalah Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, robot dan teknologi sensor, dan teknologi pencetakan 3D.

Menurut Jokowi, implementasi Industri 4.0 sebagai peluang bagi Indonesia untuk masuk ke dalam jajaran sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2030.

Apalagi, saat ini teknologi AI bergerak semakin cepat dan mengalami kemajuan pesat dalam setiap bidang kehidupan manusia, mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, hingga kontrol iklim dan hasil panen.

Fakta ini, kata Jokowi, membuktikan AI memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang paling menakutkan. "Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap untuk itu," tandas Kepala Negara. (*)