6 Syarat Mutlak Kecerdasan Buatan Pendukung Revolusi Industri RI 4.0

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 25 April 2018
6 Syarat Mutlak Kecerdasan Buatan Pendukung Revolusi Industri RI 4.0

Ilustrasi. (Foto: pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi bagian terpenting dalam agenda nasional "Making Indonesia 4.0", yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada minggu lalu. AI bila digabungkan dengan kecerdasan alami manusia dapat mewujudkan pencapaian yang luar biasa.

Meski berkembang cepat, teknologi AI dikhawatirkan menimbulkan masalah etika seputar akses universal, keamanan, privasi, transparansi, dan sebagainya.

President Director Microsoft Indonesia Haris Izmee mengatakan etika menjadi bagian terpenting dalam teknologi kecerdasan buatan. Terutama, kini kemampuan dan peran AI terus meningkat dalam proses pengambilan keputusan bagi manusia.

Menurut Haris, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus direnungkan, dianalisis, dan diuraikan oleh setiap individu, pelaku bisnis dan pemerintah melihat perkembangan dan proliferasi AI yang semakin cepat.

"Bagaimana kita dapat memastikan AI dapat memperlakukan semua orang dengan adil? Dan bagaimana kita dapat memastikan setiap orang dan organisasi untuk tetap bertanggung jawab atas sistem yang digerakkan oleh AI, yang tidak hanya menjadi lebih luas, tetapi juga lebih cerdas dan kuat?" ujar Haris, dilansir Antara, Rabu (25/4).

Untuk memaksimalkan potensi teknologi AI, semua pihak harus membangun landasan kepercayaan yang kuat. Pengguna takkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan jika tidak percaya telah memenuhi standar tertinggi untuk keamanan, privasi dan keselamatan.

kecerdasan buatan
AI memancing berbagai kecemasan. (Foto: The Next Web)

Ada enam prinsip yang menjadi jantung pengembangan dan penyebaran solusi yang didukung AI. Pertama, privasi dan keamanan. Sistem AI harus mematuhi undang-undang privasi yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data. Tentu dengan jaminan kepastian informasi pribadi yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan dilindungi dari penyalahgunaan atau pencurian.

Kedua, prinsip transparansi. AI kini semakin memengaruhi kehidupan setiap orang. Artinya, publik wajib mendapat informasi kontekstual tentang sistem kerja AI sehingga dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bias, kesalahan, dan hasil yang tidak diinginkan.

Syarat keempat, AI wajib memenuhi prinsip keadilan. Ketika sistem AI membuat keputusan tentang perawatan medis atau pekerjaan harus mampu membuat rekomendasi yang sama untuk semua orang dengan gejala atau kualifikasi serupa.

Poin kelima syarat keandalan sistem AI. Kecerdasan buatan harus dirancang beroperasi dalam parameter yang jelas dan menjalani pengujian yang ketat demi memastikan mampu merespons dengan aman dalam situasi yang tidak terduga, serta tidak berevolusi dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Untuk itu, kata Haris, masyarakat harus memainkan peran penting dalam membuat keputusan tentang bagaimana dan kapan sistem AI harus dikerahkan.

"Kelima, inklusivitas. Solusi AI harus dapat mengatasi berbagai kebutuhan dan pengalaman manusia melalui praktik desain yang inklusif dalam mengantisipasi hambatan potensial dalam produk atau lingkungan yang dapat secara tidak sengaja mengucilkan seseorang," tutur Haris.

Faktor terakhir adalah akuntabilitas. Menurut Haris, orang yang mendesain dan memasang sistem AI harus bertanggung jawab bagaimana sistem mereka beroperasi.

"Untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang kompetitif, diperlukan pengembangan dan integrasi konektivitas, teknologi, informasi dan komunikasi, dan semua yang harus didasarkan pada kepercayaan dan panduan etika," tandas Bos Microsoft Indonesia itu.

Jokowi IIMS
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018. Foto:kabaroto.com

Pesan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi sangat antusias dengan roadmap strategi implementasi Revolusi Industri 4.0 dan optimis transformasi di Indonesia akan mengarah kepada pembukaan banyak lapangan pekerjaan, dibandingkan menghilangkan.

Kelima teknologi utama yang akan mendukung implementasi Industri 4.0 adalah Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, robot dan teknologi sensor, dan teknologi pencetakan 3D.

Menurut Jokowi, implementasi Industri 4.0 sebagai peluang bagi Indonesia untuk masuk ke dalam jajaran sepuluh besar ekonomi global pada tahun 2030.

Apalagi, saat ini teknologi AI bergerak semakin cepat dan mengalami kemajuan pesat dalam setiap bidang kehidupan manusia, mulai dari perawatan kesehatan, pendidikan, hingga kontrol iklim dan hasil panen.

Fakta ini, kata Jokowi, membuktikan AI memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang paling menakutkan. "Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap untuk itu," tandas Kepala Negara. (*)

#Kecerdasan Buatan #Industri #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - 2 jam, 22 menit lalu
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 31 menit lalu
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Lifestyle
Penyanyi Olivia Rodrigo Tolak Gunakan Kecerdasan Artifisial Saat Bikin Karya
Olivia Rodrigo merilis album you seem pretty sad for a girl in love pada 12 Juni 2026. Album tersebut mengangkat perjalanan hubungan asmara pertamanya ketika ia mulai memasuki fase kedewasaan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Penyanyi Olivia Rodrigo Tolak Gunakan Kecerdasan Artifisial Saat Bikin Karya
Berita Foto
Pameran All Print Indonesia Dorong Pertumbuhan Industri Grafika Nasional
Pengunjung melihat mesin cetak pada pameran All Print Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jum'at (9/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 09 Oktober 2026
Pameran All Print Indonesia Dorong Pertumbuhan Industri Grafika Nasional
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Bagikan