Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

40 Sekolah Swasta Jadi Pilot Project, Pramono Siap Jalankan Putusan MK

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 11 Juni 2025
40 Sekolah Swasta Jadi Pilot Project, Pramono Siap Jalankan Putusan MK

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku, siap dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah menjalankan proyek percontohan atau pilot project program sekolah gratis di 40 sekolah swasta.

"Karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya Jakarta sudah mempunyai program pilot project 40 sekolah swasta," ucap Pramono di Jakarta, Rabu (11/6).

Eks Sekjen PDI Perjuangan ini meyakini, bisa mempercepat pelaksanaan pendidikan gratis di Jakarta yang telah diputuskan oleh MK. Menurutnya, Jakarta memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan kemandirian finansial untuk mewujudkan pendidikan gratis.

Baca juga:

Legislator PSI: Mestinya MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis Hingga SMA

"Kenapa Jakarta bisa terpenuhi? Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri," jelasnya.

Di dunia pendidikan, Pramono juga menyoroti masalah penahanan ijazah yang kerap terjadi di sekolah swasta yang bisa teratasi dengan adanya program pendidikan gratis.

"Yang paling penting adalah supaya tidak ada lagi misalnya ijazah-ijazah yang tertahan ini kan hampir semuanya, 6.652 itu sekolah swasta semua," ucapnya.

Pramono memastikan setiap anak di Jakarta akan mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Jakarta ini, merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Proyek Rehabilitasi Sekolah Banyak Kejanggalan, Komisi E DPRD DKI Jakarta Sebut Ada Fasilitas yang Rusak

"Itu menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini adalah Pemerintah Jakarta," pungkasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Putusan itu memerintahkan pemerintah pusat dan daerah tidak memungut biaya alias gratis bagi pendidikan SD dan SMP, negeri maupun swasta. (Asp)

#Pramono Anung #Pilot Project #Sekolah #Mahkamah Konstitusi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyiapkan zebra cross sementara di JPO Tendean.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Indonesia
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Pemprov DKI Jakarta mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran akibat berkurangnya pasokan. TPID diminta mengecek penyebab dan menyiapkan solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Indonesia
Gubernur Pramono Persilakan ASN Nonton Final Piala Dunia 2026, Cuma Sekali dalam 4 Tahun
Antusiasme masyarakat terhadap laga puncak turnamen sepak bola dunia empat tahunan itu memang sangat besar.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Gubernur Pramono Persilakan ASN Nonton Final Piala Dunia 2026, Cuma Sekali dalam 4 Tahun
Indonesia
Gubernur Pramono Jagokan Argentina di Laga Final Piala Dunia 2026
Penampilan Argentina, khususnya saat menyingkirkan Inggris di babak sebelumnya, membuatnya semakin yakin terhadap tim berjuluk 'Albiceleste' tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Gubernur Pramono Jagokan Argentina di Laga Final Piala Dunia 2026
Indonesia
Pramono Murka 2 JPO Jakarta Ditabrak Truk, Instruksikan Cabut Lisensi Sopir Kedapatan Main HP
Gubernur DKI Pramono Anung instruksikan Dishub cabut lisensi sopir truk yang main HP hingga menabrak JPO di Jakarta. Perusahaan angkutan juga terancam teguran.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Pramono Murka 2 JPO Jakarta Ditabrak Truk, Instruksikan Cabut Lisensi Sopir Kedapatan Main HP
Indonesia
Legislator Minta Gubernur Pramono Tegas Cabut Bansos Keluarga Pelaku Tawuran, Ring Tinju saja tak Cukup
Pemerintah Provinsi DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas lagi, seperti mencabut bantuan sosial (bansos) terhadap keluarga yang anggotanya terlibat tawuran.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Legislator Minta Gubernur Pramono Tegas Cabut Bansos Keluarga Pelaku Tawuran, Ring Tinju saja tak Cukup
Indonesia
Perbaikan JPO Kapten Tendean, Pemprov DKI Rapat Pekan Depan
Perbaikan tak mungkin memakai biaya APBD 2026 yang sidah berjalan.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Perbaikan JPO Kapten Tendean, Pemprov DKI Rapat Pekan Depan
Indonesia
Prabowo Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Alternatif MBG, Minta Dikaji Dulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, membuka opsi kantin sekolah jadi alternatif MBG. Ia pun meminta hal itu dikaji.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Prabowo Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Alternatif MBG, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Pramono Cari Dana CSR Buat Perbaiki JPO Tendean Jakarta Ditabrak Truk
Opsi yang dipertimbangkan ialah menggunakan dana corporate social responsibility (CSR), koefisien lantai bangunan (KLB), hingga APBD Perubahan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Pramono Cari Dana CSR Buat Perbaiki JPO Tendean Jakarta Ditabrak Truk
Indonesia
LRT Jakarta Bakal Tembus Dukuh Atas, Pramono Gelontorkan Rp 2,1 Triliun untuk Ubah Wajah Ibu Kota
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp2,1 triliun untuk melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai ke Dukuh Atas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
LRT Jakarta Bakal Tembus Dukuh Atas, Pramono Gelontorkan Rp 2,1 Triliun untuk Ubah Wajah Ibu Kota
Bagikan