40 Sekolah Swasta Jadi Pilot Project, Pramono Siap Jalankan Putusan MK

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku, siap dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis untuk sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah menjalankan proyek percontohan atau pilot project program sekolah gratis di 40 sekolah swasta.

"Karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya Jakarta sudah mempunyai program pilot project 40 sekolah swasta," ucap Pramono di Jakarta, Rabu (11/6).

Eks Sekjen PDI Perjuangan ini meyakini, bisa mempercepat pelaksanaan pendidikan gratis di Jakarta yang telah diputuskan oleh MK. Menurutnya, Jakarta memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan kemandirian finansial untuk mewujudkan pendidikan gratis.

Baca juga:

Legislator PSI: Mestinya MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis Hingga SMA

"Kenapa Jakarta bisa terpenuhi? Karena memang di Jakarta pertama SDM-nya ada, kedua aspek finansialnya juga bisa mandiri," jelasnya.

Di dunia pendidikan, Pramono juga menyoroti masalah penahanan ijazah yang kerap terjadi di sekolah swasta yang bisa teratasi dengan adanya program pendidikan gratis.

"Yang paling penting adalah supaya tidak ada lagi misalnya ijazah-ijazah yang tertahan ini kan hampir semuanya, 6.652 itu sekolah swasta semua," ucapnya.

Pramono memastikan setiap anak di Jakarta akan mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya. Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Jakarta ini, merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Proyek Rehabilitasi Sekolah Banyak Kejanggalan, Komisi E DPRD DKI Jakarta Sebut Ada Fasilitas yang Rusak

"Itu menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini adalah Pemerintah Jakarta," pungkasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Putusan itu memerintahkan pemerintah pusat dan daerah tidak memungut biaya alias gratis bagi pendidikan SD dan SMP, negeri maupun swasta. (Asp)