40 Capim dan Dewas KPK Jalani Asesmen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Agustus 2024
40 Capim dan Dewas KPK Jalani Asesmen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 40 nama calon pimpinan KPK yang telah lolos mengikuti tes tertulis. Adapun tes tertulis calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2024-2029 telah dilaksanakan pada 31 Juli 2024.

Peserta yang dinyatakan lulus ter tertulis tersebut akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu profile assesment, yang akan diselenggarakan pada 28-29 Agustus 2024. Masyarakat pun dapat memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ini sampai 24 Agustus 2024.

Hari ini (28/8), Sebanyak 40 Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjalani asesmen di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara (Pusdiklat Setneg), Jakarta Selatan.

Tercatat ada 40 peserta asesmen Capim dan 40 peserta asesmen Dewas yang mengikuti tes di lokasi tersebut. Para peserta menjalani asesmen secara bersamaan di satu ruangan.

Baca juga:

KPK Instruksikan Anak Buahnya Jangan Takut ke Kaesang, Meskipun Anak Presiden

Peserta asesmen Capim KPK tampak mengenakan mengenakan pengenal berwarna merah, sedangkan peserta asesmen Dewas KPK menggunakan tanda pengenal berwarna hitam.

Asesmen tersebut akan digelar pada 28-29 Agustus 2024 dimulai pukul 07.00-18.00 WIB dan terbagi dalam beberapa sesi.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah lolos tes tertulis:

  1. Achmad Zubair (PNS)
  2. Agung Setya Imam Effendi (PNS)
  3. Agus Joko Pramono (Akademisi)
  4. Ahmad Alamsyah Saragih (BUMN/BUMD)
  5. Albertus Usada (Hakim)
  6. Andi Herman (Jaksa)
  7. Andi Pangerang Moenta (PNS)
  8. Dadang Herli Saputra (Akademisi)
  9. Didik Agung Widjanarko (Polri)
  10. Djoko Poerwanto (Polri)
  11. Erdianto (Akademisi)
  12. Fitroh Rohcahyanto (Jaksa)
  13. Giri Suprapdiono (PNS)
  14. Gunarwanto (PNS)
  15. Harli Siregar (Jaksa)
  16. I Nyoman Wara (PNS)
  17. Ibnu Basuki Widodo (Hakim)
  18. Ida Budhiati (akademisi)
  19. Imron Rosyadi Hamid (akademisi)
  20. Johan Budi Sapto Pribowo (lembaga negara)
  21. Johanis Tanak (lembaga negara)
  22. Michael Rolandi Cesnanta Brata (PNS)
  23. Minanoer Rachman (Hakim)
  24. Muhammad Yusuf (PNS)
  25. Nurul Ghufron (lembaga negara)
  26. Nuryanto (PNS)
  27. Pahala Nainggolan (PNS)
  28. Poengky Indarti (lembaga negara)
  29. R Benny Riyanto (PNS)
  30. R Z Panca Putra S (PNS)
  31. Rakhmad Setyadi (Polri)
  32. Rios Rahmanto (Hakim)
  33. Sang Made Mahendrajaya (lain2)
  34. Setyo Budiyanto (Polri)
  35. Subagio (akademisi)
  36. Sudirman Said (akademisi)
  37. Sugeng Purnomo (Jaksa)
  38. Vera Diyanty (akademisi)
  39. Wawan Wardiana (PNS)
  40. Yanuar Nugroho.
#KPK #Capim KPK #Dewas KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
KPK memeriksa 15 saksi terkait dugaan pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara. Mantan Kajari dan dua pejabat kejaksaan ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 31 Desember 2025
KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kejari Hulu Sungai Utara, 15 Saksi Diperiksa
Indonesia
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Pemeriksaan tes urine itu dilakukan atas imbauan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
Lakukan Tes Urin, Tahanan KPK Bebas Narkoba
Indonesia
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dwi Astarini - Senin, 29 Desember 2025
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Penerbitan SP3 untuk memberi kepastian hukum, namun KPK menyatakan tetap terbuka apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti baru terkait perkara tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Temuan LHPKN digunakan KPK dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk membandingkan beberapa hal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Indonesia
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Grup tersebut disorot karena diduga telah dibentuk sebelum Nadiem resmi menduduki kursi menteri untuk mendiskusikan rencana strategis pengadaan laptop Chromebook
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Dokumen yang dibawa di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan pada 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan pada 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita 49 Dokumen dan 5 Barang Bukti Elektronik
Indonesia
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
Tak ada laporan masyarakat yang akan diabaikan karena seluruh aduan menjadi bahan evaluasi penting bagi institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
Kejaksaan Ingin Bersih-Bersih, Minta Masyrakat Laporkan Jaksa Bermasalah
Bagikan