4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru

MerahPutih.com - Momen libur panjang termasuk Natal dan Tahun Baru (Nataru), selalu dimanfaatkan masyarakat dengan bepergian ke luar rumah dan mengunjungi sanak saudara dan kerabat. Meningkatkanya mobilitas ini, seringkali mengurangi kedisiplinan protokol kesehatan sehingga meningkatkan penyebaran kasus COVID-19.

Lintas kementerian dan lembaga bersama Satgas Penanganan COVID-19 tengah menyiapkan detail langkah mengantisipasi potensi kenaikan kasus pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Baca Juga:

Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, aktivitas yang meningkat saat libur panjang, membuat kemampuan COVID-19 untuk menyebar ke lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan sering.

Penularan itu, tegas Wiku, mengakibatkan kenaikan kasus signifikan dan penambahannya bersifat berlipat ganda atau eksponensial. Dimana pola demikian tergambar pada angka reproduction number suatu penyakit yang berada di atas 1. Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya.

Untuk itu pemerintah sejauh ini sepakat menerapkan beberapa strategi. Diantaranya:

1. Pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Peniadaan cuti dilakukan di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak.
2. Pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam Surat Edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru. Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang bepergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi dan mencegah importasi kasus.
3. Pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik melalui penyetaraan PPKM Level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan Satgas Protkes 3M di Fasilitas Publik. Penetapan untuk menjamin peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai sektor untuk tetap terkendali dan aman seiring kecenderungan tren mobilitas bolak-balik (commuter) di masyarakat.
4. Pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung, dengan tujuan apa yang sudah diatur dapat diterapkan menyeluruh sampai ke wilayah administratif terendah, demi mencegah klaster kasus baru.

"Prinsipnya upaya ini untuk mencegah penularan kasus selama periode Natal dan Tahun," ujar wiku.

Wiku menegaskan, jika merujuk pada studi oleh Noland di Tahun 2021 dengan judul “Mobility and the effective reproduction rate of COVID-19”, dibutuhkan pengurangan mobilitas masyarakat setidaknya 20-40 persen dari intensitas normal.

"Agar angka Rt berada di bawah 1 dan untuk menguranginya lebih besar lagi sampai menjadi 0.7 maka diperlukan pengurangan mobilitas lebih dari 40 persen. Jika hal ini dapat dilakukan maka banyak orang yang dapat tertular dari satu kasus positif maksimal hanya 1 orang atau bahkan 0 atau tidak ada sama sekali," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru