3 Pekan Lagi Lengser, Jokowi Tak Mau Buat Kebijakan Strategis
Arsip-Presiden Jokowi. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memutuskan kebijakan strategis dalam sisa tiga pekan waktunya mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal hal yang strategis," kata Jokowi, saat menjawab pertanyaan apakah dirinya akan mencabut moratorium daerah otonom baru (DOB) di sisa masa jabatannya, ketika kegiatan kunjungan kerja di Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis.
Lebih jauh, Jokowi pun meminta wartawan menanyakan ihwal pencabutan moratorium DOB tersebut kepada pemerintahan baru nanti yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Terkait pencabutan moratorium DOB, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan bahwa pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) diserahkan pemerintahan saat ini kepada pemerintah baru atau periode selanjutnya.
Baca juga:
LSI Denny JA: Indeks Kebebasan Ekonomi 10 Tahun Jokowi Berubah Positif
Sejauh ini pemerintah belum membuka moratorium daerah otonom baru (DOB). Dilansir dari Antara, moratorium ini diberlakukan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, pemerintahan Jokowi memberikan pengecualian bagi pemekaran wilayah Papua, guna mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua dan mendekatkan pelayanan masyarakat di kawasan ujung timur Indonesia itu. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden