Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Golkar diterpa isu tentang musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rangka mengevaluasi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum sekaligus bakal calon presiden.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).
Baca Juga:
PKB Beri Syarat ke Golkar dan PAN jika Ingin Gabung KIR
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak jelas akan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut ke arah mana. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.
Adapun saat ini, elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1 persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Apabila ingin membentuk koalisi baru, kata dia, masih terdapat partai yang belum menentukan arah dukungannya, yakni PAN.
Lawrence mengatakan bahwa PAN yang memiliki perolehan suara sebanyak 7 persen bergabung dengan Golkar maka kedua partai itu telah memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden.
Kendati demikian, sambung dia, koalisi kedua partai itu tidak akan membawa kemenangan. Pasalnya, Airlangga Hartarto hanya memiliki elektabilitas capres sekitar 1 persen.
"Tidak ada orang yang mau ikut pilpres untuk kalah, semuanya mau menang. Oleh karena itu, kami melihat dampaknya pada Partai Golkar nanti dalam pemilihan anggota legislatif," jelasnya.
Ia juga menargetkan Golkar dapat mengisi 100 kursi di DPR RI. Lawrence mengaku sudah memiliki perhitungan dan analisis angka dari Sabang sampai Merauke.
"Nanti kenyataannya pada waktu pemilu yang akan datang. Akan tetapi, kami sudah tahu persis bahwa ini berbahaya," tambah dia.
Baca Juga:
Soal Peluang Koalisi dengan Golkar, Zulhas: Kita Bicarakan Terus
Adapun berbagai survei menyebutkan Golkar akan turun ke nomor 4 atau 5. Hal ini dinilai menurunkan posisi Golkar sebagai partai besar menuju partai menengah, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi partai gurem.
"Karena apa? Setiap pemilih masuk ke ruang pemilihan yang pertama dia coblos, ya, pasangan calon presiden/wakil presiden yang dia sukai, baru partai dari pasangan calon itu dia coblos," ungkap Lawrence.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Golkar agar melakukan musyawarah luar biasa (musnaslub) untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.
Lawrence berharap sosok tokoh pengganti Airlangga memiliki kemampuan untuk memimpin Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, sudah 3 tahun Golkar tidak melakukan manuver capres dan cawapres.
"Kalau Pak Airlangga beralasan tidak ada musnaslub, masih punya waktu, akan diumumkan pada bulan Agustus. Sudah omong kosong itu, sudah tidak mungkin lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, pada hari Senin (10/7), Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menepis kemungkinan Dewan Pakar menggelar munaslub dalam rangka mengevaluasi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus bakal calon presiden.
"Tidak ada agenda atau kesempatan untuk melakukan munaslub," kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dave pun menegaskan bahwa kesetiaan dan kesolidan seluruh elemen Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto.
"Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada Ketum Golkar," kata anggota Komisi I DPR RI itu. (*)
Baca Juga:
Golkar Buka Peluang Bentuk Poros Baru di Luar KIB
