3 Nama Beredar Gantikan Anies, Ini Kekurangan dan Kelebihannya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Mei 2022
3 Nama Beredar Gantikan Anies, Ini Kekurangan dan Kelebihannya

Mendagri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur yang menggantikan kepala daerah habis masa jabatan pada Kamis 12 Mei 2022, di Jakarta, Kamis (12/5). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kurang dari lima bulan, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan akan berakhir, tepatnya pada 16 Oktober 2022 mendatang. Nantinya akan ada sosok Eselon 1 yang gantikan Anies sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, sesuai dengan ketentuan dan merupakan pilihan dari Presiden Joko Widodo.

Belakangan ini telah bocor 3 nama canlon pengganti Anies yang nantinya diberikan ke Presiden Jokowi dari Kemendagri. Ketiga nama itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Marullah Matali; Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono; dan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro.

Baca Juga:

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menilai, dari tiga nama tersebut sosok Kasetpres, Heru Budi Hartono merupakan figur yang tepat menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI menggantikan Anies.

Heru nilai memiliki keunggulan lebih komplit dibandingkan dua calon lain yang disebut-sebut. Yakni Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.

"Dari 3 nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat," kata Taufik di Jakarta, Selasa (17/5).

Alasannya, lanjut Taufik, Heru memiliki tiga keunggulan sekaligus dibanding dua calon lain. Heru pernah berkarier sejak jadi staf hingga sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI. Ia juga memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apalagi ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

"Dia (Heru) paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai Walikota dan bahkan sampai pada kepala badan di tinggkat propinsi," ucapnya.

Kedua, Taufik tak menampik kedekatan Heru dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI. Kedekatannya itu kian erat saat ia diboyong ke istana negara dan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Heru juga memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Ketiga; sudah barang tentu kompetensinya memadai dan punya banyak relasi dengan para anggota legislatif," ujarnya.

Sementara, kedua tokoh lain yang disebut-sebut sebagai calon Pj Gubernur DKI memiliki kekurangan satu sama lain. Kekurangan itu jadi ganjalan bagi kedua tokoh itu menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada Oktober mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

"Sedangkan dua calon lainnya, Sekda (Marulah Mattali) poin dua kurang terpenuhi, sedangkan Juri Ardiantoro poin satunya kurang terpenuhi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis. Penjabat yang dilantik ialah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.

Lalu, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

Berikutnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. (Asp)

Baca Juga:

Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri

#Pemilu #Pilpres #Pileg #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan