3 Cara Pemerintah Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Andika Pratama - Rabu, 07 Juni 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/6). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2024. Namun, hal itu tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang berat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan terdapat tiga cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga menjadi nol persen pada 2024 yaitu dengan peningkatan daya beli, pemberdayaan untuk pendapatan berkelanjutan, dan juga akses pelayanan dasar.
Baca Juga
Cak Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi
"Kita sudah dipuji Bank Dunia cara menurunkan kemiskinan, tidak sembarangan loh. Kita punya tiga instrumen, bagaimana masyarakat miskin kita bantu daya belinya dalam bansos dan banyak program yang dilekatkan pada mereka," tutur Monoarfa di Jakarta, Selasa (6/6).
Suharso mengatakan pada langkah pertama, pemerintah mencoba untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin ekstrem dengan pemberian bansos dan sejumlah program sosial lainnya yang bersifat melekat.
Kemudian, setelah penyaluran bansos, pemerintah mencoba meningkatkan produktivitas masyarakat miskin ekstrem dengan program pemberdayaan. Hal itu agar masyarakat sasaran memiliki produktivitas dan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
“Bagaimana caranya mereka naik kelas, yakni diberikan ruang bagaimana mereka dikasih kail supaya mereka menghasilkan. Jadi pemberdayaan, jadi setelah membantu dia, setelah terlepas dari tahap pertama dia masuk di pemberdayaan," katanya.
Baca Juga
Di saat yang sama, kata Suharso, pemerintah melakukan intervensi di kantong-kantong wilayah kemiskinan ekstrem dengan membangun infrastruktur untuk akses pelayanan dasar seperti fasilitas air bersih, ataupun akses jalan.
Menurut Suharso, pemerintah telah memetakan masing-masing kabupaten/kota yang terdapat masyarakat miskin ekstrem. Dia berharap pemerintah daerah juga membantu intervensi pemerintah pusat untuk mengentaskan tingkat kemiskinan ekstrem.
“Daerah juga lakukan dong sehingga sumber daya yang ada, sumber pembiayaan yang terbatas bisa dimanfaatkan efektif dan efisien,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada 2024.
Menurut Suharso, Indonesia masih menggunakan garis kemiskinan ekstrem dari standar paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) sebesar 1,9 dollar AS per kapita per hari. Dengan standar tersebut, jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus diatasi sebanyak 5,8 juta jiwa.
Namun, jika menggunakan standar garis kemiskinan yang digunakan program global Sustainable Development Goals (SDGs), maka standar PPP yang digunakan sebesar 2,15 dollar AS per hari. Dengan standar PPP tersebut maka jumlah masyarakat miskin yang perlu diatasi oleh pemerintah meningkat menjadi 6,7 juta jiwa. (*)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Angka Kemiskinan di Indonesia Capai 23,85 Juta Orang, Prabowo Langsung Keluarkan Jurus
