215 Ribuan KPPS DKI Dilantik, Wajib Ikut Bimtek di Kelurahan Masing-Masing

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 25 Januari 2024
215 Ribuan KPPS DKI Dilantik, Wajib Ikut Bimtek di Kelurahan Masing-Masing

Pelantikan KPPS DKI Jakarta untuk Pemilu 2024. (MP/Dok KPU DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 215.362 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik serentak pada Kamis (25/1). KPU DKI berpesan agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan, kode etik penyelenggara Pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan.

"Setelah pelantikan ini KPPS akan mengikuti bimtek (bimbingan teknis) agar dalam melaksanakan tugas di hari H pemungutan suara memiliki keterampilan yang memadai," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, saat acara pelantikan di Jakarta, Kamis (25/1).

Baca Juga:

Sebanyak 36.225 anggota KPPS Dilantik oleh KPU Kota Tangerang

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji diawali dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan Berita Acara sumpah/janji secara simbolis dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan.

Pelantikan secara serentak ini juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori rekor. Pertama pelantikan secara serentak anggota penyelenggara Pemilu terbanyak, lalu Bimbingan Teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara Pemilu terbanyak, serta Penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara Pemilu terbanyak.

Sementara itu, Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia menjelaskan seluruh anggota KPPS yang dilantik hari ini akan mengikuti bimtek di kelurahan masing-masing pada Jumat (26/1) hingga Sabtu (3/2) mendatang. "Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyampaikan materi-materi penting mengenai pemungutan dan penghitungan suara," ucapnya.

Baca Juga:

Petugas KPPS Perlu Proteksi BPJS Ketenagakerjaan


Oleh karenanya, Tedi mengingatkan KPPS agar tidak ada yang absen dalam bimtek tersebut karena kegiatannya akan sangat berguna, khususnya pada saat pencoblosan. "Ikuti bimtek secara serius. Semua KPPS wajib hadir bimtek yang materinya dibawakan oleh PPK dan PPS. Bimtek ini adalah bekal pengetahuan dan informasi untuk para anggota KPPS," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bimtek pada Pemilu 2024 untuk anggota KPPS sebanyak tujuh orang tiap TPS tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kelayakan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Jika tujuh orang yang dilatih, lanjut dia, maka juga ada kesempatan bagi tujuh orang ini saling mengingatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan, penghitungan suara di TPS. (Asp)

Baca Juga:

Petugas KPPS Tangerang Selatan Memakai Seragam Sekolah

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan