Andika Pratama
MerahPutih.com - Bulan Mei 2018 ini bertepatan dengan 20 tahun lahirnya reformasi. Salah satu amanat reformasi yang harus terus dilaksanakan adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini sejumlah upaya pemberantasan korupsi mulai dijalankan seperti pembuatan regulasi atau kebijakan anti korupsi, pembentukan badan atau lembaga anti korupsi dan pencegahan praktik korupsi dan penegakan hukum untuk menindak koruptor.
Meski demikian, kata Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, upaya memberantas korupsi di Indonesia juga mengalami pasang surut dan bahkan memunculkan perlawanan balik dari para koruptor.
"Dalam beberapa tahun terakhir posisi Indonesia masih tergolong dalam kategori negara terkorup berdasarkan survey Transparency International," kata perempuan yang karib disapa Tari ini di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (9/5).
Menurut Tari, jumlah koruptor dan nilai kerugian negara yang timbul juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena korupsi yang semakin mewabah kemudian melahirkan regenerasi koruptor di Indonesia.
"Terjadi kecenderungan bahwa pelaku korupsi tidak saja dilakukan oleh orang tua namun merambah kepada orang muda," ujarnya.
Tari menegaskan, bahwa regenerasi koruptor, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk melawannya, menurut Tari harus dengan langkah sebaliknya yaitu menyiapkan regenerasi kader anti korupsi.
“Kalau koruptor bisa memunculkan koruptor-koruptor baru, kita harus bisa memunculkan generasi baru antikorupsi” tegas dia.
Sekolah Anti Korupsi
Untuk mencegah wabah korupsi dan koruptor berkembang pesat di Indonesia sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat melawan korupsi, ICW kemudian berinisiatif mencetak kader-kader anti korupsi melalui Sekolah Anti Korupsi (SAKTI).
Menurut anggota Badan Pekerja ICW, Tibiko Zabar, sekolah pencetak kader anti korupsi ini telah berjalan pada tahun 2013, 2015 dan 2017 serta direncanakan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2018 ini.
"SAKTI 2018 secara umum bertujuan untuk mendorong lahirnya kader-kader atau agen-agen anti korupsi dan memperluas kampanye dan gerakan anti korupsi di daerah maupun lingkungan kerja mereka," kata pria yang karib disapa Biko ini.
Biko menjelaskan, SAKTI 2108 akan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang terbagi menjadi SAKTI untuk Pemuda, SAKTI untuk Aparatur Sipil Negara, SAKTI untuk Guru, dan SAKTI untuk Organisasi Massa Keagamaan.
Kegiatan SAKTI 2018 direncanakan akan digelar pada bulan Agustus hingga November 2018. Dari kegiatan tersebut ditargetkan akan diikuti oleh sedikitnya 100 orang pemuda-pemudi (dibawah 25 tahun) dari seluruh daerah di Indonesia.
"Proses pendaftaran SAKTI 2018 akan dibuka 9 Mei 2018 hingga 9 Juni 2018," imbuh Biko.
Menurut Biko, pengelempokkan SAKTI 2018 dalam empat unsur yaitu Pemuda, Aparatur Sipil Negara, Guru dan Ormas Keagamaan bukan tanpa alasan.
"Unsur pemuda diharapkan dapat jadi penerus perlawanan terhadap korupsi. Unsur Guru diharapkan dapat menyebarkan semangat atau virus anti korupsi kepada murid-murid maupun dilingkungan sekolah. Unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat mendorong pencegahan korupsi dilingkungan birokrasi atau pemerintahan," jelas dia.
Berdasarkan tren korupsi dan tren vonis korupsi tahun 2017 yang dihimpun ICW, aparatur sipil Negara merupakan aktor terbanyak yang menjadi pelaku korupsi.
Sedangkan, lanjut Biko, unsur ormas keagamaan diharapkan dapat melahirkan tokoh-tokoh muda ormas keagamaan yang terus mengkampanyekan gerakan pemberantasan korupsi melalui khotbah atau ceramah agamanya masing-masing.
Biko mengungkapkan, kegiatan SAKTI 2018 akan dilaksanakan dengan dua bentuk. Pertama, model sekolah dengan kelas tatap muka (offline). Peserta akan dikarantina selama 5 (lima) hari dan wajib mengikuti pemberian materi kelas yang disampaikan oleh narasumber.
"Metode yang digunakan adalah partisipatoris, yaitu metode belajar, dengan cara mengajak peserta untuk terlibat secara aktif pada setiap aktivitasnya. Selain kegiatan dalam kelas juga akan dilakukan kunjungan ke lembaga, komunitas atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Kedua, lanjut dia, model kelas jarak jauh (online) dengan instrument e-learning Akademi Antikorupsi yang ICW miliki peserta diminta untuk belajar secara mandiri.
"Dengan Akademi Antikorupsi, peserta akan mempelajari mengenai konsep dasar antikorupsi dan instrumen antikorupsi, mekanisme monitoring dan pelaporan antikorupsi, kerja-kerja advokasi litigasi dan non litigasi dan kampanye serta penggalangan dan publik," sambungnya.
Menurut Biko, pasca mengikuti kegiatan tatap muka di kelas dan kelas jarak jauh, masing-masing peserta SAKTI diwajibkan untuk membuat kegiatan rencana tindak lanjut.
"Kegiatan rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh peserta antara lain kegiatan sosialisasi atau kampanye antikorupsi, mengawal kinerja pemerintah, investigasi dan palaporan kasus korupsi," ujarnya.
SAKTI 2018 nantinya akan mengundang pemateri yang kredibel dibidangnya masing-masing. Tokoh-tokoh yang pernah menjadi pemateri kegiatan SAKTI 2013, 2015 dan 2017 antara lain Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali; Kepala Staf Kantor Presiden Teten Masduki; Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto; dan anggota DPR, Budiman Sujatmiko.
Kemudian, Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Pemimpin Redaksi Koran Tempo, Budi Setyarso, Rohaniawan, Romo Frans Magnis Suseno; Juru Bicara KPK, Febri Diansyah; Akademisi, Ani Soetjipto; Pengamat Politik, Philips J. Vermonte; Mantan Wakil Ketua KPK, Agus Santoso dan Mantan Koordinator KontaS, Hariz Azhar.
"ICW berharap SAKTI 2018 dapat menjadi penerus amanat Reformasi dengan mencetak 100 kader baru anti korupsi untuk memerangi korupsi di Indonesia," pungkas alumni Universitas Nasional (UNAS) ini. (Pon)
