2 Legislator PDIP Menangis Dengar Penjelasan Fadli Zon tentang Korban Perkosaan 1998

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
2 Legislator PDIP Menangis Dengar Penjelasan Fadli Zon tentang Korban Perkosaan 1998

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayanti dan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Christie Barends menangis di depan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Air mata keduanya jatuh dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7), saat mendengar penjelasan Fadli Zon soal pemerkosaan terhadap perempuan pada Mei 1998.

Esti merasa penjelasan Fadli Zon justru membuat hatinya semakin terasa sesak. Dia bilang Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap derita yang dialami oleh korban perkosaan.

"Semakin pak Fadli Zon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit dia? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga gak ada di Jakarta, sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi, ini semakin menunjukkan pak Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan," kata Esti.

Ia menilai pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal 1998 membuat luka korban semakin dalam.

"Menurut saya penjelasan Bapak yang sangat teori seperti ini dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu itu justru akan semakin membuat luka dalam, singkat saja Pak jadi intinya memang peristiwa itu terjadi, persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari," kata Esti.

Baca juga:

DPR Minta Pemerintah Jangan Tutupi Sejarah! Desak Pengakuan Tragedi Kekerasan Seksual 1998

Fadli menjawab dan mengakui terjadi peristiwa perkosaan 98.

"Terjadi, Bu. Saya mengakui," jawab Fadli “Saya mengakui, dalam penjelasan saya, saya mengakui terjadi peristiwa itu,” tambahnya.

Namun, pernyataan Fadli Zon tidak membuat Esti puas.

Di saat Fadli Zon berbicara, Mercy pun turut menginterupsi. Ia terlihat menangis mengenang beberapa kasus pemerkosaan massal yang ia tangani bersama Komnas HAM, termasuk saat era penjajahan Jepang.

"Begitu banyak perempuan Indonesia yang diperkosa dan menjadi perampasan perang pada saat Jepang. Pada saat itu dibawa ke Tribunal Court. Ada kasus, tapi tidak semua. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang, duta besarnya itu sampai begini (mengakui)," kata Mercy.

"Kita bangsa sendiri kenapa begitu berat menerima ini. Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak," tegas Mercy.

Ia mengaku tidak bisa tidur saat menangani kasus tersebut. Menurut Mercy, kasus pemerkosaan terlalu kejam.

“Kita tiga hari tidak tidur. Tidak bisa makan karena terlalu kejam. Bapak bisa baca itu,” ujar dia.

“Soal ‘massal’, Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu,” tambahnya.

Baca juga:

Akademisi Desak Transparansi dengan Melibatkan TGPF dan Penyintas Mei 1998 dalam Penulisan Sejarah Nasional

Fadli Zon menanggapi pernyataan dua anggota Komisi X tersebut. Ia menegaskan mengakui pemerkosaan itu dan mengecam kekerasan terhadap perempuan.

"Jadi, Bu Mercy. Saya minta maaf. Kalau ini terkait dengan insensitifitas, dianggap insensitif. Tapi, saya sekali lagi, dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga," katanya.

“Kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu. Dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu, saya kira, dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu,” tambah dia.

Fadli menegaskan, belum ada fakta hukum terkait pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998.

“Saya kira, tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan. Sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi, kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan,” ucap dia.

“Sampai sekarang pun, saya kira harusnya (pelaku) bisa dihukum. Kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya. Kan masalahnya itu belum menjadi sebuah fakta hukum, kira-kira begitu. Jadi tidak ada maksud-maksud lain. Dan tidak sama sekali mengucilkan atau mereduksi, apalagi menegasikannya. Terima kasih,” tandasnya. (Pon)

#Fadli Zon #DPR RI #Pemerkosaan #Perkosaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 16 menit lalu
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Indonesia
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Regulasi yang memiliki dasar hukum kuat akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan implementasi program MBG di seluruh wilayah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Harga gas LPG 3 kg kini menembus Rp 40 ribu. Eks Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hal itu menjadi masalah besar pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Indonesia
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Sudjatmiko menekankan pentingnya mekanisme pengawasan pembangunan oleh tenaga ahli bersertifikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren
Indonesia
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Kualitas bangunan pesantren harusnya merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi generasi penerus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin
Indonesia
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Ruas jalan yang membentang di sisi tebing itu sering kali menjadi titik rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Bagikan