Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

2 Jenderal Polisi Jadi Petinggi Kemenkumham, Pengamat Sebut Polri Terlalu Diistimewakan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2020
2 Jenderal Polisi Jadi Petinggi Kemenkumham, Pengamat Sebut Polri Terlalu Diistimewakan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyoroti soal adanya dua jenderal Polisi di tubuh Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Stanislaus, posisi Irjen Kemenkumhan yang ditempati Andap Budi Revianto dan Dirjen Permasyarakatan Rheinhard Silitoga itu bisa menimbulkan 'kecemburan' dengan instansi lain karena terkesan mengistimewakan Polisi.

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

"Iya itu pasti muncul (kecemburuan), untuk menetralisir maka penempatannya harus menggunakan seleksi terbuka," kata Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia melanjutkan, penempatan keduanya ini juga menjadi kritik bagi institusi-institusi untuk menciptakan proses kaderisasi lebih baik. "Sehingga jika ada kebutuhan SDM tidak perlu mengambil dari luar," terang Stanislaus.

2 jendral Polri tersebut ditempatkan di Kemenkumham karena kemampuannya sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga dinilai sudah melewati berbagai tahapan seleksi.

"Harusnya anggota Polisi yang bertugas di luar institusi Polri akan mengikuti aturan yang berlaku," imbuh dia.

Ia berharap, keduanya segera pensiun dari jabatan Polri. "Harus ada alih fungsi sebagai ASN sehingga harus purnawira sebagai anggota Polri," tutup Stanislaus.

Pelantikan Andap Budhi Revianto sebagai Irjen Kemenkumham oleh Menteri Yasonna
Pelantikan Andap Budhi Revianto sebagai Irjen Kemenkumham oleh Menkumham Yasonna Laoly (Foto: antaranews)

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik tiga pimpinan tinggi madya dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham. Pelantikan tersebut dilakukan pada Senin (4/5) melalui video conference.

Tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik Yasonna ialah Irjen pol Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi), dan Irjen pol Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.

Dalam sambutannya, Yasonna berkeinginan agar pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja secara cepat.

"Promosi, rotasi, mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam organisasi. Oleh karena itu saya berharap pejabat yang dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan kesungguhan hati. Kita perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, besinergi, profesional, bekerja tinggi, dan punya moralitas yang baik," kata Yasonna.

Baca Juga:

Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Rebuplik Indonesia, Nomor 77 TPA 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Irjen Pol Reynhard Silitonga resmi mengisi tempat Dirjen PAS menggantikan Nugroho. Adapun Irjen pol Andhap Budhi sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Riau di instansi Polri.

Sementara itu, Jhoni Ginting sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham. Dia juga merangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi. (Knu)

#Menteri Yasonna #Kemenkumham
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
KBLI 2025 ini juga memberikan dua skema kemudahan, yaitu kebijakan konversi otomatis juga penyesuaian manual.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Implementasi KBLI 2025 Dipermudah, Bisa Konversi Otomatis di AHU dan OSS
Indonesia
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, proses penyusunan aturan pelaksana KUHAP baru mencapai 80 persen.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Wamenkum Sebut Penyusunan Aturan Pelaksana KUHAP Baru Capai 80 Persen
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Wamen HAM sebut standar HAM internasional wajib jadi acuan dalam pembahasan RUU KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Kemenkumham Soroti 10 Isu Krusial HAM dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Februari 2025
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Indonesia
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Menkumham, Supratman Andi Agtas melantik Irjen Pol Nico Afinta sebagai Sekjen Kemenkumham yang baru.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
 Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Olahraga
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah di Belanda, Erick Thohir: Bukan Sesuatu yang Spesial
Kemenkumham akan menugaskan Dirjen AHU untuk memimpin pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di Belanda.
Frengky Aruan - Jumat, 20 September 2024
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah di Belanda, Erick Thohir: Bukan Sesuatu yang Spesial
Bagikan