2,3 Juta Data Warga Indonesia Diretas, Begini Reaksi KPU

MerahPutih.com - Sebanyak 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kabar itu datang dari akun @underthebreach, Kamis malam (21/5).

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Baca Juga

Pemprov DKI Denda Empat Perusahaan Langgar PSBB, Angkanya hingga Rp70 Juta

Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Actor leaks information on 2,300,000 Indonesian citizens.

data includes names, addresses, ID numbers, birth dates, and more.

Appears to date back to 2013.

Actor claims he will leak 200,000,000 additional citizens information soon. pic.twitter.com/xVWhOGOhtX

— Under the Breach (@underthebreach) May 21, 2020

Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik penyelenggara pemilu itu sehubungan dengan dugaan jutaan data warga yang diretas.

Anggota KPU Viryan Azis menuturkan bahwa pihaknya akan langsung mengecek data internal mereka sejak adanya klaim peretasan tersebut.

"KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi internal (server data) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/5)

Terkait dengan unggahan salah satu akun media sosial mengenai kebocoran data pemilih itu, menurut Viryan, data tersebut merupakan soft file dari daftar pemilih tetap Pemilu 2014.

Baca Juga

KPK Limpahkan Kasus OTT Rektor UNJ ke Polri

"Soft file data KPU tersebut (format pdf) dikeluarkan sesuai dengan regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka. Picture ini berdasarkan meta datanya tanggal 15 November 2013," katanya dilansir Antara.

Menyinggung soal jumlah datar pemilih tetap pada Pemilu Presiden 2014, dia mengatakan bahwa data itu tidak sampai 200 juta jiwa, tetapi 190 juta jiwa. (*)