10 Partai Raih Kursi di DPRD Tangsel, Hanura Hilang, PPP dan NasDem Masuk
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Mei 2024
KPU Kota Tangerang Selatan resmi menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Tangsel Pemilu 2024. (foto: Asropih).
MerahPutih.com - 10 Partai politik (parpol) dinyatakan mempunyai keterwakilan anggotanya di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada periode 2024-2029.
Hal tersebut berdasarkan rapat pleno penetapan perolehan kursi parpol dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Tangsel Pemilu 2024 yang berlangsung di Trembesi Hotel BSD Jl. Pahlawan Seribu Lot VIIA CBD - BSD, Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (28/5).
"Kalau 2019 ada 9 partai politik yang masuk di DPRD Kota Tangsel, hasil pemilu 2024 ada 10 partai politik,"
kata Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, M. Taufiq MZ.
M. Taufiq mengungkapkan, untuk Pileg tahun ini partai Hanura harus legowo tidak punya kursi di DPRD Kota Tangsel. Sedangkan ada dua partai yakni NasDem dan PPP yang meramaikan dewan Kota Tangsel.
Baca juga:
Jumlah TPS Pilgub Jakarta Diusulkan Dikurangi di Banding Pilpres dan Pileg
"Masuk partai PPP dan NasDem, tapi Hanura tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Tangsel," paparnya.
Berikut 10 partai politik dan jumlah kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan pada 2024-2025.
- Partai Golkar mendapat 11 kursi
- PKS dengan 9 kursi
- PDI Perjuangan dengan 7 kursi
- Partai Gerindra dengan 6 kursi
- PKB dengan 5 kursi
- Partai Demokrat dengan 4 kursi
- PSI mendapatkan 4 kursi
- PAN meraih 2 kursi
- PPP memperoleh 1 kursi
- Partai NasDem mendapatkan 1 kursi. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD