1.251 Dapur MBG Bermasalah, DPR Desak BGN Perketat Pengawasan dan Akreditasi

MerahPutih.com - Di tengah sorotan tajam terhadap ribuan pelanggaran standar layanan, Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur.

Ia menegaskan, bahwa sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi, bukan sekadar urusan administratif.

Langkah tersebut menyusul data mengejutkan bahwa sebanyak 1.251 SPPG telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran standar.

Rinciannya, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai surat peringatan kedua (SP2).

Baca juga:

Aturan Baru MBG: Limbah Dapur SPPG Dievaluasi Tiap 3 Bulan Sekali

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Neng Eem kepada wartawan, Minggu (29/3).

Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG wajib mengantongi tiga sertifikasi utama: laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Neng Eem menilai, ketiga instrumen ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi yang merugikan masyarakat.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang keras, sertifikat tersebut hanya akan menjadi pajangan dinding.

Baca juga:

1.528 Dapur Umum MBG Dibekukan, Mayoritas Gagal Penuhi Standar Higinis

“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa ketegasan BGN dalam menindak 1.251 SPPG bermasalah adalah langkah awal yang baik, namun akreditasi ke depan harus lebih preventif.

Neng Eem pun berharap, sistem akreditasi baru ini mampu mengeliminasi risiko keamanan pangan secara total sehingga anggaran jumbo yang dikeluarkan negara tidak terbuang sia-sia.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkasnya. (Pon)