MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah penyidik menemukan indikasi bahwa penyadapan yang terjadi tidak sekadar menyasar komunikasi elektronik. Menurut Yusril, Senin (9/11), perkara ini perlu didalami lebih jauh karena objek penyadapan merupakan kepala negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan konstitusional.
Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Soroti Pasal 191 dan 193 KUHP
Yusril menjelaskan, penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Karena itu, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan pasal-pasal lain dalam hukum pidana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193,” katanya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang lebih berat masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan. Hal itu termasuk kemungkinan adanya upaya pembunuhan terhadap Presiden atau tindakan yang dapat melumpuhkan pemerintahan.
“Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.
Baca juga:
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Penetapan Dugaan Makar Harus Didukung Alat Bukti
Yusril menekankan bahwa dugaan tindak pidana makar tidak bisa ditetapkan tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum diminta mendalami hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan tindak pidana lainnya.
Proses penyelidikan diperlukan untuk memastikan motif, tujuan, serta kemungkinan adanya tindakan lain di balik penyadapan tersebut.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam penanganan perkara tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami dugaan penyadapan beserta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain. (Knu)