Merahputih.com - Pembentukan Provinsi Natuna dipercaya dapat mendorong pemanfaatan maritim setempat lebih besar, demi menyukseskan program pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan perikanan di sana.
"Presiden memproprgamkan perikanan dan pariwisata, sementara UU Nomor 23/2014, kabupaten tidak memiliki kewenangan di laut," ujar tokoh masyararakat Natuna, Rodial Huda, Rabu (8/1).
Baca Juga:
Selama ini, pemanfaatan maritim Kepulauan Natuna belum maksimal, mengingat jarak dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, mencapai beberapa ratus mil laut.
Menurut dia, apabila Natuna menjadi provinsi, kata dia, maka Indonesia akan untung, karena memiliki tangan langsung di perbatasan, yaitu pemerintah provinsi yang bisa membantu mengurus tata kelola laut.
Rencana pembentukan Provinsi Khusus Natuna pasti menuai pro dan kontra. Mantan kapten kapal itu juga menyadari, akan ada segelintir orang yang berfikir usul itu hanya untuk menguntungkan politik lokal saja.
Karena itu, ia mengusulkan, pemerintah pusat untuk menunjuk gubernur yang dipercayai memimpin daerah yang berbatasan laut dengan tujuh negara itu.
"Tunjuklah. Di daerah perbatasan, kalau kita mau kuat eselonisasi tidak boleh di bawah negara tetangga. Jangan nanti kelurahan berhadapan dengan gubernur," kata dia.
Baca Juga:
Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI
Struktur pemerintahan dan segala sesuatu di perbatasan harus memiliki standar yang tinggi, agar negara tetangga tidak memandang sebelah mata. "Ibarat preman yang berkuasa di pasar, baru mendengar namanya saja orang sudah takut," kata dia. (*)