MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
Ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar program bedah rumah mendapat dukungan anggaran.
Tito menilai, perbaikan kualitas tempat tinggal warga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk di Jakarta yang merupakan kota metropolitan.
Hal tersebut disampaikan saat Tito meninjau bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurutnya, program tersebut juga dapat mendukung upaya mengatasi persoalan sosial di lingkungan permukiman.
Bahwa anggaran di DKI untuk bedah rumah hampir tidak ada, saran saya nanti disampaikan kepada Bapak Gubernur agar dibuatkan perubahan karena menyelesaikan masalah-masalah seperti Kampung Ambon, kampung narkoba, saya yakin mereka juga enggak mau untuk disebut sebagai kampung narkoba, ada kegiatan narkoba di sini, semua nggak mau,
Mendagri RI, Tito Karnavian.
Tito Minta Pemda Prioritaskan Program Pro Rakyat
Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa kebahagiaan seorang pemimpin adalah ketika melihat rakyatnya menjadi lebih baik.
Ia menilai, harapan tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan pemerintah daerah. Karena itu, Tito meminta Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program perbaikan rumah tidak layak huni dan mengimbau pemerintah daerah lainnya melakukan langkah serupa.
"Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, karena ada banyak perumahan, saya mohon disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil," sambung Tito.
Baca juga:
Alat Berat Ratakan Sarang Narkoba, Puluhan Lapak di Kampung Ambon Cengkareng Hancur Tak Tersisa
821.840 Rumah di Jakarta Disebut Tak Layak Huni
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti belum adanya anggaran APBD DKI Jakarta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni pada 2026.
Maruarar menyebut terdapat 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta pada 2026. Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti ketika menjawab pertanyaan Maruarar saat meninjau program bedah rumah untuk warga lanjut usia di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10).
"Di DKI Jakarta berdasarkan data pak di 2026 di DKI Jakarta yang tidak layak huni ada 821.840," ujar Amalia.
Setelah mendengar data tersebut, Maruarar menanyakan ketersediaan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto.
"Pertanyaan saya, dengan 800.000 lebih rumah dan 200.000 lebih rumah di Jakarta Barat yang tidak layak huni, ada enggak anggaran APBD Jakarta untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni?" tanya Maruarar.
"Izin, Pak, untuk tahun 2026 belum ada, Pak," jawab Kelik.
Kuota Bedah Rumah Jakarta 2026 Capai 10.300 Unit
Maruarar mengatakan kuota program bedah rumah di Jakarta pada 2026 mencapai 10.300 unit. Salah satu rumah yang masuk dalam program tersebut adalah milik Ester Yacoba Simakul, 64 tahun, seorang lansia di Kampung Ambon.
Ia membandingkan kuota tahun ini dengan pelaksanaan program pada 2025 yang hanya mencakup 158 rumah. Menurut Maruarar, peningkatan kuota menjadi 10.300 unit merupakan dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki rumah warga Jakarta.
Nah, saya harus sampaikan hari ini, karena DPRD DKI Jakarta tidak ada anggarannya bersama Bapak Gubernur untuk bedah rumah, padahal 800.000 lebih rumahnya kurang lebih tidak layak huni, di antaranya seperti Ibu Ester, maka Pak Prabowo itu tahun lalu tidak sampai 200,
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait.
Ia kemudian menyebut jumlah rumah yang diperbaiki pada 2025 sebanyak 158 unit, sebelum kuota program ditingkatkan menjadi 10.300 unit pada tahun ini.
"158. Kita naikkan tahun ini menjadi 10.300 memperbaiki rumah rakyat Jakarta, ya, rakyat Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu buat Prabowo. Karena di Jakarta nol. Ya, di Jakarta berapa? Nol. Prabowo kasih berapa? 10.300. Biar jelas ya urusannya. Jadi yang memperbaiki di Jakarta adalah Presiden Prabowo. Supaya kita terbuka aja," kata Ara.
Baca juga:
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Hambalang, Bahas Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Maruarar menambahkan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tetap bekerja sama dalam sejumlah program perumahan lainnya, termasuk pembangunan rumah susun. Namun, ia menegaskan kuota bedah rumah sebanyak 10.300 unit pada 2026 merupakan dukungan dari Presiden Prabowo.
"Nah, kita bekerja sama dengan Pak Pram membangun yang lain, ya. Pak Pram mendukung soal rusun, dan sebagainya, dan sebagainya. Khusus buat bedah rumah, itu Pak Prabowo yang hadir 10.300. Biar Pak Kapolda jelas, ya, begitu angkanya, Pak," lanjutnya. (Asp)