MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, visi misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan perdananya cenderung tak ada yang baru. Menurut Karyono, pidato awal Presiden Jokowi yang disampaikan saat pelantikan isinya sudah sering disampaikan sebelumnya.
"Poin-poinnya sudah ada dalam 5 Visi Jokowi," kata Kayono kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (21/10).
Baca Juga
Ia mencontohkan, pada pidato kali ini, Presiden Jokowi kembali menyebut 5 agenda strategis yang menjadi prioritas selama lima tahun ke depan.
Lagi- lagi, Jokowi juga kembali menyinggung prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia, kelanjutan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi dengan melakukan berbagai inovasi, penggunaan teknologi yang mudah dijangkau dan mendobrak sistem lama yang tidak produktif menjadi produktif.
Penekanan pemberdayaan ekonomi sektor UMKM juga menjadi perhatian serius. Karyono beranggapan, apa yang disampaikan Jokowi justru hanya pengulangan saja.
"Jokowi juga kembali menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi yang lebih menggairahkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan. Jokowi kembali berjanji akan memangkas regulasi yang menghambat investasi," jelas Karyono.
Baca Juga
Tak Singgung Korupsi Saat Pidato, Presiden Jokowi Dinilai Tak Peduli Lagi
Karyono melihat, substansi dua pidato Jokowi terakhir tidak jauh berbeda, yaitu pidato tahunan pada Agustus 2019 dan pidato awal di periode keduanya kali ini.
"Saya mencoba menangkap pesan Jokowi memang akan fokus kepada lima agenda strategis. Dia tidak ingin bergeser dari visi tersebut," terang Karyono.
Karyono menyebut, ada optimisme dalam pidato awal Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Seperti keyakinya akan posisi Indonesia yang masuk 5 besar ekonomi dunia bisa menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan di tengah melemahnya ekonomi global.
Karyono menjelaskan, optimisme tersebut perlu dilandasi oleh visi dan misi pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten.
"Dalam pelaksanaan pembangunan, tentu diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun ke depan," kata Karyono.
Baca Juga
Direktur Indonesia Public Institute ini menambahkan, faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan.
"Selain itu, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan," jelas Karyono. (Knu)