HIPMI: Pidato Presiden Warning untuk Tim Ekonomi

MerahPutih.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming mengapresiasi pidato perdana Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024. Mardani mengatakan, pidato tersebut lebih tepat ditujukan untuk tim ekonomi kabinet baru

“Dari HIPMI kita apresiasi. Sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin sampaikan ‘economy first-lah kira-kira,” ujar Mardani H Maming dalam keterangannya hari ini di Jakarta, Senin (21/10)

Baca Juga

Umumkan Calon Menteri Besok, Jokowi: 16 dari Parpol, Sisanya Wajah Baru

Maming mengatakan, pidato kenegaraan ini sangat mengejutkan. Sebab, Presiden tidak berbicara sama sekali soal tantangan lainnya yang tidak kalah serius seperti masalah, pendidikan, ideologi, keamanan, politik dan sebagainya. Dari awal pidato hingga akhir, Jokowi berbicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang milenial sekali.

“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, Produk Domestik Bruto, inovasi, produktifitas, SDM, regulasi dan transformasi ekonomi nasional,” sambungnya.

Maming mengatakan, pidato Jokowi tersebut lebih ditujukan kepada tim ekonomi kabinet kerja jilid 2 yang akan diumumkan pada hari ini.

“Pandangan kami, pidato tersebut lebih ditujukan kepada kabinet kerja jilid 2 yang akan diumumkan besok. Khususnya tim ekonomi. Meskipun disampaikan di forum sidang MPR,” papar Maming.

Baca Juga

Do'a Ahok untuk Jokowi-Ma'ruf

Maming mengatakan, economy first ini sangat penting menurut Presiden. Sebab, tekanan ekonomi global akibat perang dagang yang menghangat diantara negara-negara besar sekaligus merupakan tujuan utama ekspor nasional

“Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem,” ucap Maming.

Maming memberi contoh, dalam pidato tersebut semangat relaksasi dan debirokratisasi sangat tinggi. Presiden misalnya mengatakan, menyederhanakan regulasi dan akan memangkas regulasi yang tidak perlu. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Dirinya berharap semangat deregulasi ini tidak dijawab oleh kabinet berikut dengan menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha. Dia mengatakan, salah satu alasan ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh disekitar 5 persenan secara tahunan, disebabkan beberapa kementerian malah menambah regulasi baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha. Akibatnya, private sector susah berkembang

Baca Juga

Ultimatum Jokowi kepada Menteri, Pejabat dan Birokrat yang tak Becus Kerja

“Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada reregulasi yang bertentangan dengan paket-paket kebijakan Presiden,” papar Maming.

“BPP HIPMI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya. (*)