MerahPutih.com - Gerindra ikut menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang mengklaim terdapat 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, Gerindra sebagai partai politik sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu legislatif dan presiden 2024.
Dalam pernyataannya, Luhut mengklaim ratusan juta pengguna media sosial yang terekam dalam bìg data itu aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan, dia menyebut massa para pemilih Gerindra juga termasuk yang setuju Pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga
Fadli Zon Kena Tegur Usai Sindir Jokowi, Gerindra Sebut Tak Mewakili Suara Partai
Klaim anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu memicu reaksi keras dari Gerindra melalui Wakil Ketua Umum Partai Fadli Zon. Dia membantah klaim Luhut yang menyebut pemilih Partai Gerindra mendukung penundaan Pemilu 2024 sebagai khayalan.
"Fiksi," tegas anak buah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu, lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @fadlizon dikutip, Sabtu (12/3). Prabowo sendiri saat ini menjadi rekan Luhut di Kabinet Jokowi menduduki jabatan Menteri Pertahanan.
Lebih jauh, Fadli Zon menantang Luhut untuk membuka big data yang diklaimnya banyak mayoritas masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 secara terbuka ke publik. "Sebaiknya diungkap ke publik datanya," tegas petinggi Gerindra, yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Baca Juga
Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda
Untuk diketahui, Luhut sebelumnya mengungkapkan dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) juga diklaimnya mendukung penundaan Pemilu.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Luhut menjelaskan temuan itu berdasarkan big data yang dipegangnya, berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Masih dari big data yang sama, pembantu Presiden Jokowi itu menjelaskan alasannya rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi.
Namun, Luhut menegaskan sikap Presiden Joko Widodo sudah tegas terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang kini santer di masyarakat itu. Presiden, lanjut dia, tetap mematuhi aturan konstitusi yang mewajibkan pemilu dilangsung 5 tahun sekali dan maksimal presiden dua kali periode selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu lima tahun sekali. (Pon)
Baca Juga
Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu