Sri Mulyani Tegaskan Bansos Pakai Dana APBN
Selasa, 30 Januari 2024 -
MerahPutih.com - Pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama 2024, kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memitigasi risiko pangan.
Selain itu, Pemerintah telah memutuskan dengan program bantuan pangan di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni 2024 sebesar 10 kg.
Baca Juga:
Berbagai Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Yang Cair Sampai Juni 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Di mana, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah meningkatkan nilai anggaran perlidungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.
Selain itu, intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.
"APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik," katanya dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
KTP Sakti Ala Ganjar-Mahfud akan Membuat Bantuan Sosial Tepat Sasaran
