MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara terkait beredarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu belum bisa mengkonfirmasi beredarnya SPDP tersebut.
"Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi," kata Febri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/11/2017) malam.
Febri menegaskan, pihaknya masih terus mendalami konstruksi hukum kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar serta ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.
"Yang pasti KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP ini," tegasnya.
Sebelumnya, beredar dokumen yang menyebut dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Ketua DPR Setya Novanto.
Dalam salinan surat yang beredar itu, SPDP dikeluarkan pada tanggal 3 November 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Adapun SPDP tersebut bernomor B619 23/11/2017. Dalam dokumen itu juga menyebut bahwa penyidikan perkana tindak pidana korupsi itu dimulai sejak Selasa 31 Oktober 2017.
Setnov disangka melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan Kemendagri dan Sugiharto selaku penjabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: MAKI: Demi Keadilan, KPK Wajib Terbitkan SPDP Setnov