PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Perhatikan Potensi Terjadinya Krisis Pangan
Kamis, 07 Januari 2021 -
Merahputih.com - Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali. Langkah ini dilakukan karena angka penambahan COVID-19 terus melonjak.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, pemerintah perlu memastikan stabilisasi pasokan harga serta memperbaiki rantai distribusi pangan selama diberlakukannya PSBB di Pulau Jawa dan Bali.
Baca Juga:
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar
Caranya, melalui strategi peningkatan produksi pangan di wilayah defisit untuk menghindari terjadinya krisis pangan. Khususnya di wilayah rentan rawan pangan yang masih banyak terdapat di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.
“Hal ini penting dilakukan agar selama PSBB ini tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional,” ujar Johan dalam keteranganya, Kamis (7/1).
Johan memberikan saran agar pemerintah mesti melakukan efisiensi biaya logistik dengan cara mengembangkan Kawasan Produsen Pangan agar dekat dengan daerah konsumen.
Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial. "Ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat”, papar Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menegaskan pemerintah agar memperbaiki instrumen tata niaga pangan. Termasuk melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani keluarga dan pasar pangan.
Tujuannya agar stock pangan terpantau dengan harga yang terkendali. Hal ini penting dilakukan sebagai inovasi distribusi pangan selama PSBB ini agar penyelenggaraan pangan berjalan dengan baik.
Baca Juga:
COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat
Selama PSBB Jawa Bali nanti, Johan juga mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem logistik pangan dengan presisi tinggi. Yakni mampu menjamin akurasi dalam menghitung permintaan (demand) dan pasokan (supply) secara akurat dan real-time.
“Ini penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama PSBB pada masa pandemi ini,” tutup Johan. (Knu)
