Presiden Jokowi: Stop Izin Baru Lahan Gambut
Jumat, 23 Oktober 2015 -
MerahPutih Peristiwa - Kondisi udara di daerah kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah tegas terkait perizinan lahan gambut.
“Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantarnya pada rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) pagi.
Rapat terbatas penanggulangan bencana asap itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Kesehatan Nila F. Moelok, Mendikbud Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Kepala Negara menerima laporan masih banyak titik api atau hotspot di sejumlah wilayah di Tanah Air. Berdasarkan catatan, ada 2.742 titik api di Indonesia. Papua menjadi penyumbang titik api terbanyak dengan 744 hotspot, lalu diikuti Sumatera Selatan 703, Kalimantan Tengah 462, Kalimantan Barat 290, dan Kalimantan Timur 153.
“Segera lakukan restorasi gambut,” pinta Presiden Jokowi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Presiden menginstruktikan untuk review izin lama. “Sudah harus keras kita. Yang belum dibuka tidak boleh dibuka. Ini penting yang jadi catatan,” tegas Presiden Jokowi.
Sekarang ini kualitas udara sebagian besar daerah di Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, level berbahaya. Data dari BNPB menyebutkan, indeks kualitas udara (PM10) di Pekanbaru (600 ugr/m3) level berbahaya, Jambi (712) berbahaya, Palembang (316) level sangat tidak sehat, Pontianak berbahaya (555), Banjarbaru sedang (121), Samarinda tak sehat (178), dan Palangkaraya, berbahaya (1.496). (Luh)
BACA JUGA:
