Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Presiden Didesak Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Novel

Zulfikar Sy - Senin, 22 Mei 2017

Presiden Joko Widodo didesak membentuk tim investigasi independen untuk perkara Novel Baswedan. Pasalnya, hingga empat puluh hari pasca penyerangan, kepolisian belum juga mendapat titik terang terkait siapa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia mengatakan, penyerangan terhadap Novel tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai salah satu penyidik senior KPK.

"Telah banyak perkara korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan penyelenggara negara dan berhasil diungkap oleh Novel dan timnya, dan yang terkini adalah penangan perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP)," ujar Putri di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Menurut Putri, perkara korupsi e-KTP ini melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sehingga bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang merasa kepentingannya terganggu dan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berjalan.

"Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerangan terhadap Novel," ucapnya.

Di tempat yang sama, Miko Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menjelaskan, dugaan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, beberapa waktu sebelum penyerangan terhadap Novel terjadi, saksi Miryam S Haryani mencabut seluruh BAP-nya di muka persidangan.

"Pencabutan kesaksian tersebut diduga karena Miryam diancam oleh oknum tertentu, hingga akhirnya KPK mengambil langkah tegas untuk memproses kerjadian tersebut menggunakan pasal tentang pemberian keterangan palsu," jelasnya.

Menurut Miko, salah satu akibat yang juga ditimbulkan dari pemeriksaan Miryam sebagai saksi dan pencabutan BAP Miryam di muka persidangan adalah DPR menggulirkan hak angket terhadap KPK.

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Peduli KPK menuntut pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara membentuk tim investigasi independen, agar penanganan perkara Novel Baswedan dapat dilakukan hingga tuntas.

Untuk diketahui, Koalisi Peduli KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), KontraS, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Pon)

Baca juga berita terkati penanganan kasus Novel Baswedan dalam artikel: Polda Lepaskan Terduga Penyerang Novel

Baca Artikel Asli